BPN Prabowo-Sandi Minta Polisi Cari Perekam Hoaks Surat Suara


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta pihak kepolisian mencari perekam yang menyebarkan hoaks soal tujuh kontainer surat suara tercoblos. BPN merasa dirugikan oleh adanya rekaman suara tersebut.

“Kami sangat dirugikan terkait rekaman itu. Kita nggak tahu siapa yang buat itu. Kuncinya satu, silakan polisi cari siapa perekam itu. Jangan sampai ini sama dengan kasus-kasus lainnya yang kemudian tertuduh ke kami, kemudian nggak terungkap sama sekali,” kata Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (3/1).

Dalam rekaman suara yang tersebar di grup WhatsApp itu, nama Partai Gerindra dan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, disebut-sebut. Dahnil menuturkan, rekaman suara tersebut bisa dibuat oleh siapa saja.

“Pertama, siapa pun bisa buat (rekaman) itu. Para pihak mana pun bisa membuat itu, kemudian mereka bisa menuduh siapa pun. Kedua, pertanyaan Anda kan misalnya ada Andi Arief, justru yang dilakukan Andi Arief adalah memperingatkan segera dicek, kan begitu yang disampaikan dia,” ujarnya.

Baca juga: KPU Resmi Laporkan Hoaks Surat Suara Tercoblos ke Bareskrim

Mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah mengatakan Djoko Santoso tidak ada kaitannya dengan isu surat suara tercoblos seperti yang disebut-sebut dalam rekaman. Sandi meminta polisi bekerja profesional mengusut kasus hoax tersebut.

“Jadi saya pikir polisi harus bekerja profesional, nggak ada hubungannya dengan Pak Djoko,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar kabar ada tujuh kontainer dari China berisikan surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01 di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (2/1).

Kabar tersebut dikemukakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitternya Rabu (2/1) pada pukul 20.05 WIB.

Baca juga: Demokrat Minta Polisi Usut Sumber Rekaman Hoaks Surat Suara

“Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar”, tulis Andi Arief, Rabu (2/1) malam.

Namun, cuitan Andi tersebut berdasarkan pantauan SERUJI sudah dihapus dari akun twitternya.

Selain cuitan Andi Arief, sebelumnya juga beredar rekaman suara lewat aplikasi kirim pesan ke berbagai group Whatsapp yang juga diterima SERUJI.

Baca juga: Andi Arief Dipolisikan TKN Jokowi-KH Ma’ruf terkait Hoaks Surat Suara

Pada Rabu malam pukul 23.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu langsung mengcek kebenaran kabar tersebut ke pelabuhan Tanjung Priok, dan kabar surat suara sudah tercoblos dipastikan hoaks atau kabar bohong.

KPU telah melaporkan ke Bareskrim, Kamis (3/1), dan berharap polisi dapat melacak dan menangkap orang yang telah menyebar hoaks tersebut. (SU05)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close