Bila Pemerintah Tetap Abai Atas Kematian Petugas KPPS, APDI Akan Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri penyebab kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Mendesak pemerintah membentuk tim khusus yang komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban masa depan demokrasi,” kata CEO APDI, Wa Ode Nur Intan, di Jakarta, Kamis (16/5).

Intan menilai kematian petugas KPPS tersebut tidak menjadi perhatian khusus dari Pemerintah.

“Sampai detik ini tidak ada pernyataan resmi permintaan maaf dari penyelenggara dan pemerintah. Semua mengambil jarak tanggung jawab,” ujar Intan.

Ia pun mengaku kecewa, baik pada capres Jokowi maupun Prabowo karena kurang peduli dan perhatian terhadap ratusan KPPS yang meninggal.

“Siapapun calon presiden, kenapa mereka tidak melakukan kepedulian. Tidak ada calon yang turun ke lapangan untuk menunjukkan rasa iba,” ujarnya.

Apabila, KPU dan Pemerintah masih abai terhadap kematian dari KPPS itu, imbuh Intan, maka APDI bersama dengan konsorsium akan menempuh jalur hukum baik nasional maupun internasional.

“KPU dan Pemerintah harus memberikan prioritas layanan kesehatan bagi ribuan petugas Pemilu yang masih terbaring di Rumah Sakit,” ujar Intan.

Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5), jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.