Arab Saudi Konsisten Dukung Yerusalem Ibu Kota Palestina


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota.

“Raja Salman sudah menyampaikan sikapnya terkait keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota. Raja Salman menentang keputusan Presiden Donald Trump,” ujar Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Al Shuaibi usai buka puasa bersama media di Jakarta, Selasa (22/5).

Yerusalem, lanjut Duta Besar Osama, adalah ibu kota Palestina dan kiblat pertama umat Islam dan itu tidak akan berubah.

“Untuk menentang keputusan Amerika Serikat harus melalui resolusi PBB. Sebanyak 133 negara menentang keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sedangkan 9 negara yang hanya mengikuti keputusan AS itu,” kata dia.

Selain itu, banyak negara-negara Eropa yang secara tegas menolak keputusan Donald Trump itu.

“Keputusan ini sangat menyakiti umat Islam dan kami tidak akan membiarkan ini terus terjadi,” kata Duta Besar Osama.

Ia mengungkapkan Israel sudah 60 tahun lebih menjajah Palestina dan penjajahan ini harus dihilangkan sebagai upaya untuk menjamin keamanan di wilayah Palestina.

“Selama penjajahan ini masih ada maka tidak ada namanya keamanan di wilayah Palestina,” kata dia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras sikap Amerika Serikat yang tetap meresmikan kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem, di tengah protes masyarakat internasional.

“Saya mengecam keras langkah Amerika Serikat tersebut. Padahal, dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang diikuti 128 negara, secara tegas menolak Yerusalem ditetapkan sebagai ibu kota Israel,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis.

Bambang Soesatyo mengatakan hal itu menanggapi langkah Presiden Amerika Serikat yang telah membuka dan meresmikan keduataan besar negara tersebut untuk Israel di Yerussalem, Senin (14/5). (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close