TGB juga mengatakan pola layanan keuangan syariah bisa menjadi solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah.
Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.
“Insya Allah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di masa yang akan datang. Dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik bisa terwujud,” jelas Tuan Guru.
Hal senada dikemukakan pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD.
Dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, perlu lebih diperkuat dan ditingkatkan lagi program-program ekonomi kerakyatan seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan sertifikasi lahan terutama petani agar bisa mempunyai akses pendanaan ke perbankan.
Selain itu, ia mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.
“Sekarang ini program pengentasan kemiskinan masih sporadis. Masing-masing kementerian membuat program sendiri. Perlu ada harmonisasi program, sehingga alokasi ‘resources‘ lebih tepat sasaran dan lebih berdampak,” kata Firmanzah.
Fiz, panggilan Firmanzah, juga berharap dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK dapat memperluas keterlibatan swasta di daerah dalam program pembangunan infrastruktur.
“Sektor swasta di daerah jangan hanya jadi penonton pembangunan infrastruktur di daerahnya. Keterlibatan swasta di daerah ini juga bakal menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya meningkatkan daya beli,” ujarnya. (Ant/SU03)
