Hindari Kredit Macet UMKM, Pembiayaan Syariah Digencarkan

JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) berencana membentuk direktorat syariah. Direktorat itu nantinya khusus menangani pengajuan pinjaman atau pembiayaan dengan pola syariah.

Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan, pembiayaan dengan pola syariah akan mampu menekan tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) di sektor UMKM. Di 2016 NPL sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen.

“Syariah itu lebih bisa meminimalisir risiko karena sistemnya bagi hasil, jika dibandingkan dengan pola konvensional simpan-pinjam,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (16/2).

Dia menjelaskan, penyaluran dana bergulir dengan pola syariah hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen. Sedangkan di 2017, realisasi pinjaman syariah ditargetkan mencapai Rp 600 miliar dari total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional.

“Kita punya hampir 30 persen dari Rp 1,5 triliun itu kita peruntukan dengan apa syariah. Sekarang larinya ke syariah sekitar Rp 600 miliar. Pertanyaannya kenapa kok syariah, karena memang tren yang sedang berkembang di masyarakat itu,” kata Kemas.

Sebaran pinjaman syariah akan lebih banyak di Pulau Jawa, karena merupakan basis muslim terbesar. LPDB akan menggandeng Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk menyalurkan pinjaman di daerah tersebut.

“Jateng basis BMT tinggi, Jatim, kemudian Jawa Barat, khususnya di Jawa. Nah kenapa mereka ini berkembang. Jadi kepercayaan mereka terhadap bunga lain sebagainya ini lebih pendekatan kepada religius,” ungkap dia.

Sejalan dengan rencana pembentukan direktorat syariah, Kemas mengatakan, pihaknya sudah mempresentasikan ke menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Diharapkan akhir bulan ini menteri PANRB sudah mengeluarkan keputusan sehingga operasionalnya segera berjalan.

Kemas menyatakan, pembentukan direktorat syariah ini sesuai saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga audit keuangan pemerintah itu menyarankan agar penyaluran dana dengan pola syariah dan konvensional dipisahkan.

“Menpan mengatakan ini tidak ada hal-hal yang mengganggu sehingga akhir bulan ini mereka sudah membuat surat balasan kepada menkop untuk segera direktorat syariah itu dibentuk, kemudian diposisikan SDM-nya sehingga direktorat syariah ini bisa kita pisahkan dengan konvensional,” tandas dia.

Sejak 2008 hingga 31 Desember 2016, LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada KUKM sebesar Rp 8,08 triliun. Dana disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia. Sedangkan pada 2016, dana bergulir mampu terserap 100,55 persen dari total target penyaluran Rp 1 triliun.

LPDB ini mampu membukukan pendapatan Rp 205,43 miliar atau 130,02 persen pada 2016. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebanyak Rp 142,29 miliar atau 112,43 persen dari target rencana bisnis dan anggaran (RBA) sebesar Rp 126,54 miliar. Selain itu, dari pendapatan jasa lainnya sebanyak Rp 63,13 miliar atau 444,88 persen dari target RBA Rp 14,08 miliar.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER