Terkait Dana Kelurahanan, Menkeu: Mekanisme Transfer Masih Dibahas

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mekanisme transfer Dana Kelurahan masih perlu dibahas mengingat kelurahan mendapatkan alokasi anggaran daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal.

“Saya memahami bahwa ini diperlukan bagaimana mekanisme transfernya karena lurah adalah bagian dari APBD, jadi merupakan alat kelengkapan dari pemerintah kabupaten atau kota,” kata Sri Mulyani di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (23/10).

Dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI, pemerintah mengusulkan anggaran Dana Kelurahan Rp3 triliun dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Anggaran Rp3 triliun tersebut diambil dari pos Dana Desa yang sebesar Rp73 triliun, sehingga nantinya dana desa hanya menjadi Rp70 triliun atau meningkat dari alokasi APBN 2018 Rp60 triliun. Dengan jumlah kelurahan yang diperkirakan sekitar 8.400, maka per kelurahan akan mendapatkan Rp357 juta apabila Dana Kelurahan dibagi rata.

BACA JUGA:  OJK Dorong IKNB Tingkatkan Investasi EBA-SP

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa masukan mengenai Dana Kelurahan berasal dari berbagai pihak, antara lain disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan anggota legislatif.

“Oleh karena itu maka masih perlu dibahas, di satu sisi masukannya ada satu kabupaten yang memiliki kelurahan dan desa. Yang desa mendapatkan transfer dan kelurahan tidak, sehingga ini menimbulkan suatu dinamika yang perlu untuk ditangani,” ujarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, alokasi APBD untuk kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Divestasi Freeport

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi