Terkait Dana Kelurahanan, Menkeu: Mekanisme Transfer Masih Dibahas

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mekanisme transfer Dana Kelurahan masih perlu dibahas mengingat kelurahan mendapatkan alokasi anggaran daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal.

“Saya memahami bahwa ini diperlukan bagaimana mekanisme transfernya karena lurah adalah bagian dari APBD, jadi merupakan alat kelengkapan dari pemerintah kabupaten atau kota,” kata Sri Mulyani di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (23/10).

Dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI, pemerintah mengusulkan anggaran Dana Kelurahan Rp3 triliun dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Anggaran Rp3 triliun tersebut diambil dari pos Dana Desa yang sebesar Rp73 triliun, sehingga nantinya dana desa hanya menjadi Rp70 triliun atau meningkat dari alokasi APBN 2018 Rp60 triliun. Dengan jumlah kelurahan yang diperkirakan sekitar 8.400, maka per kelurahan akan mendapatkan Rp357 juta apabila Dana Kelurahan dibagi rata.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa masukan mengenai Dana Kelurahan berasal dari berbagai pihak, antara lain disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan anggota legislatif.

“Oleh karena itu maka masih perlu dibahas, di satu sisi masukannya ada satu kabupaten yang memiliki kelurahan dan desa. Yang desa mendapatkan transfer dan kelurahan tidak, sehingga ini menimbulkan suatu dinamika yang perlu untuk ditangani,” ujarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, alokasi APBD untuk kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. (Ant/SU01)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy