🎯 Tiga Skenario Kebijakan yang Ada di Meja Pemerintah
Skenario 1 — Pertahankan Harga BBM, Biarkan APBN Berdarah. Ini adalah pilihan yang secara politik paling mudah namun paling mahal secara fiskal. Pemerintah menyerap seluruh kenaikan harga minyak melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi energi, mempertahankan harga Pertalite, Solar bersubsidi, dan LPG 3 kg tidak berubah.
Konsekuensinya: subsidi dan kompensasi energi yang dianggarkan Rp210,1 triliun berpotensi membengkak menjadi Rp400–500 triliun atau lebih jika harga minyak bertahan di level USD100 ke atas.
Defisit APBN akan melampaui batas legal 3% dari PDB, yang secara teknis mengharuskan revisi APBN-Perubahan dan berpotensi memicu penilaian negatif tambahan dari lembaga pemeringkat setelah Fitch dan Moody’s sudah lebih dulu memberikan peringatan. Ruang belanja produktif — infrastruktur, pendidikan, kesehatan — akan dikorbankan.
Skenario 2 — Naikkan Harga BBM Bersubsidi Secara Bertahap. Pilihan ini secara fiskal lebih sehat tetapi mengandung risiko sosial dan politik yang tinggi. Penyesuaian harga Pertalite dari Rp10.000 ke kisaran Rp12.000–13.000 per liter, misalnya, akan langsung mengurangi beban subsidi secara signifikan.
Namun efeknya terhadap inflasi akan terasa dalam hitungan hari — harga transportasi naik, diikuti harga pangan dan kebutuhan pokok. Di tengah inflasi Februari 2026 yang sudah berada di 4,76% year-on-year — jauh di atas target 2,5% ± 1% — menaikkan BBM akan semakin menjauhkan Indonesia dari sasaran inflasi dan berpotensi memukul daya beli masyarakat bawah yang baru saja mulai pulih pasca pandemi. Dengan Ramadhan dan Idul Fitri di depan mata, pilihan ini terasa seperti menggesek korek di dekat tumpukan jerami.
Skenario 3 — Reformasi Subsidi Targeted + Efisiensi Belanja. Ini adalah pilihan yang secara teori paling ideal namun paling kompleks secara implementasi. Pemerintah mengalihkan subsidi dari berbasis komoditas (semua orang mendapat BBM murah) menjadi berbasis penerima manfaat (hanya kelompok rentan yang mendapat kompensasi langsung). Langkah ini disertai efisiensi belanja di pos-pos non-esensial untuk memberi ruang fiskal tambahan.
Ekonom Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas dan analis senior Ronny P Sasmita dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution sama-sama merekomendasikan pendekatan ini — namun keduanya juga sama-sama mengakui bahwa merancang database penerima manfaat yang akurat dan menyalurkan kompensasi dengan cepat adalah tantangan administratif yang tidak mudah diselesaikan dalam hitungan hari.
