🧮 Simulasi Bom Fiskal: Berapa Kerugian APBN di Harga $113?

Berdasarkan analisis sensitivitas resmi Kementerian Keuangan, setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel memperlebar defisit APBN sebesar Rp6,8 triliun — karena tambahan beban belanja subsidi dan kompensasi (sekitar Rp10,3 triliun) jauh lebih besar dari tambahan penerimaan migas (sekitar Rp3,6 triliun), sehingga beban bersihnya sekitar Rp6,7–6,8 triliun per USD1.

Simulasi CITA yang dirilis awal Maret juga menunjukkan bahwa pada harga USD100 per barel, defisit APBN berpotensi bertambah hingga Rp204 triliun. Sekarang, dengan ICP yang diestimasi sudah di atas USD100 — dan berpotensi rata-rata tahunan mendekati USD90-an jika konflik berlanjut — kita perlu membuat tabel skenario yang lebih jujur.

Angka di tabel di atas adalah skenario terburuk — bila harga rata-rata tahunan ICP benar-benar bertahan di USD113 per barel sepanjang 2026 tanpa ada penyesuaian kebijakan apapun.

Dalam praktik, rata-rata tahunan masih lebih moderat karena Januari-Februari harga masih di bawah USD70. Menurut Kemenkeu, rata-rata year-to-date ICP baru sekitar USD67. Namun jika konflik Timur Tengah berlanjut tiga bulan ke depan, rata-rata tahunan bisa dengan mudah mendekati USD90–95 per barel — yang sudah menempatkan defisit di zona merah melampaui batas legal 3% dari PDB.

💱 Beban Ganda: Ketika Minyak Mahal Bertemu Rupiah Lemah

Kompleksitas permasalahan fiskal Indonesia tidak berhenti pada harga minyak saja. Ada faktor pengali yang memperburuk semua kalkulasi: pelemahan rupiah. Asumsi kurs APBN 2026 ditetapkan di Rp16.500 per dolar — namun rupiah hari ini sudah berada di Rp17.090. Selisih Rp590 ini bukan sekadar angka teknikal. Setiap pembelian minyak impor dilakukan dalam dolar AS.

Ketika rupiah melemah, jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk membeli volume impor yang sama secara otomatis membengkak. Ini yang disebut “beban ganda” (double whammy) — minyak menjadi lebih mahal dalam dolar, dan dolar itu sendiri menjadi lebih mahal dalam rupiah.

Josua Pardede, ekonom senior Bank Permata, menghitung bahwa setiap kenaikan 10% harga minyak global bisa memperlebar defisit APBN sekitar Rp77 triliun atau sekitar 0,12% dari PDB. Dengan PDB nominal Indonesia 2026 diproyeksikan sekitar Rp25.578 triliun, tekanan fiskal dari kenaikan harga minyak saja sudah sangat signifikan.

Kalikan itu dengan efek pelemahan rupiah yang menambah biaya impor setiap barel, dan kita mendapatkan gambaran lengkap tentang mengapa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 7 Maret lalu terdengar lebih hati-hati dari biasanya meski tetap berusaha menjaga nada optimistis.

“Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit bisa naik ke sekitar 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya — sebuah pernyataan yang, bila dibaca jujur, adalah pengakuan bahwa tanpa intervensi kebijakan, APBN sudah dalam bahaya.

Dampak pelemahan rupiah terhadap APBN tidak terbatas pada subsidi energi saja. Indonesia memiliki utang luar negeri dalam denominasi dolar AS yang cukup besar. Ketika rupiah melemah, nilai kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri dalam rupiah ikut membengkak.

Selain itu, berbagai proyek infrastruktur yang menggunakan komponen impor — mulai dari baja, mesin, hingga peralatan teknologi — juga menghadapi eskalasi biaya yang tidak direncanakan. Defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD) yang selama ini relatif terkendali kini terancam melebar kembali, menekan cadangan devisa dan pada akhirnya memberi tekanan tambahan terhadap rupiah — sebuah spiral negatif yang sulit dihentikan tanpa intervensi tegas.