Impor LNG Belum Tentu Turunkan Harga Gas Domestik

JAKARTA –  Impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) tidak otomatis akan menurunkan harga gas di dalam negeri. Pasalnya, banyak elemen yang membentuk harga gas ketika tiba di Tanah Air, meskipun harga beli dari luar negeri jauh dibawah harga pasaran domestik.

Kepala Divisi Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Sampe L. Purba dalam diskusi di Jakarta, Kamis (16/2) mengatakan, ada beberapa komponen pembentuk gas yang masing-masing komponen memiliki biaya sendiri. Alhasil harga gas impor nantinya belum pasti dapat lebih rendah dibanding harga gas yang ada di dalam negeri

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyebutkan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan sebelum LNG sampai ke end user adalah USD 0,89 untuk tarif transmisi, untuk distribusi USD 1,5 dan regasifikasi USD 1-3 serta ditambah biaya shipping USD 0,8.

Sampe menjelaskan, setidaknya dua faktor utama penyebab impor LNG belum tentu dapat dinikmati dengan harga murah pada konsumen akhir (end user). Faktor pertama, harga LNG bersifat fluktuatif dan tergantung pada  harga minyak dunia.

Faktor kedua, proses LNG hingga sampai ke konsumen akhir harus melalui beberapa tahapan,  seperti tahap pengapalan, regasifikasi, hingga pipa transmisi. Setiap proses itu memiliki komponen biaya. ”Saya katakan tidak serta-merta impor LNG akan membuat  harga turun di level pembeli akhir,” kata Sampe.

Menurut Sampe harga gas di hulu dalam negeri sebenarnya sudah efisien. Secara rata-rata, harga gas di Indonesia sekitar USD 8 per mmbtu. Harga itu bahkan sudah dapat ditekan lagi menjadi USD 6 per mmbtu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016.

Namun, kendalanya ketika di sektor hulu sudah efisien, harga gas di konsumen akhir masih tinggi lantaran ada tambahan seperti biaya regasifikasi dan tranmisi. Komponen ini yang membuat harga gas menjadi mahal sampai pembeli akhir. Apalagi ada pihak perantara (trader) dalam jual beli gas. “Komponen trader gas ini kan bukan di wilayah kita,” kata dia.

Di sisi lain, pemanfaatan gas dalam negeri juga masih rendah karena minimnya infrastruktur. Saat ini baru ada empat infrastuktur LNG  domestik yang sudah beroperasi dan terhubung kepada penggunanya seperti fasilitas regasifikasi Arun, FSRU Lampung, Nusantara regas, dan mini LNG Teluk Benoa.

Masalah lainnya dalam industri gas adalah rendahnya penyerapan gas dalam negeri oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menurut Sampe, faktor penghambat penyerapan gas bumi domestik adalah ketidakpastian PLN membeli gas dan cenderung mencari pasokan gas dari impor sesuai dengan nilai keekonomiannya.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy