PADANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat berkomitmen untuk saling bersinergi membangun kawasan pesisir dan pulau–pulau kecil secara berkelanjutan, khususnya Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah Sumatera Barat.
Melalui Rapat Koordinasi Konservasi Kawasan Perairan Daerah yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kabupaten/kota dan provinsi, penggiat konservasi dan instansi vertical kementerian kelautan dan perikanan di Aula DDKP Provinsi kemaren, Senin (20/3), diharapkan dapat mensinergikan instansi/OPD dan stakeholder terkait, dalam pengelolaan kawasan konservasi daerah sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang berprinsip pada azaz keberlanjutan.
“Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi. Hanya 2% saja dari total luas kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi (zona inti), sedangkan sisanya dapat dimanfaatkan untuk pariwisata, budidaya ataupun kegiatan penangkapan ikan secara berkelanjutan” Jelas Albert Krisdiarto, Kabid PRL PSDKP, DKP Sumbar.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyusunan aturan pemanfaatan KKPD sedang akan disusun pada tahun ini dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi,. Ditarget tahun 2017 ini sudah dapat di-perda-kan.
Di forum yang sama, Dinas Pariwisata Prov Sumbar sangat mendukung upaya Dinas Kelautan dan perikanan sebagai leading penglolaan wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil (WP3K).
“Istilah konservasi merupakan istilah yang belum begitu familiar di di lingkungan Dinas Pariwisata, kami sangat mendukung pengembangan sektor wisata di Kawasan Konservasi Perairan Daerah karena secara prinsip Dinas Perawisata Sumbar juga mengedepankan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sector pariwisata,” Jelas Oni Yulfian, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar.
BAPPEDA Prov Sumbar juga menyambut baik upaya pen-sinergi-an kegiatan pengelolaan WP3K. Issue pengelolaan pesisir dan pulau–pulau kecil sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Sumbar.
“Tersedianya dokumen Rencana Strategis pengelolaan WP3K Prov. Sumbar dari Dinas Kelautan dan Perikanan, sudah dapat dijadikan acuan dan diintegrasikan dengan RPJMD Sumbar sehingga pengalokasian kegiatan pengembangan WP3K di tahun tahun mendatang dapat dukungan yang memadai dari Pemprov,” jelas Firdaus dari Sub Bidang Lingkungan Hidup Bappeda Sumbar.
EDITOR: Harun S
