Rekapitulasi Suara Aceh Besar Diselesaikan KIP Aceh

BANDA ACEH, SERUJI.CO.ID – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menuntaskan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya dinyatakan gagal pleno.

“Rekapitulasi suara sudah tuntas dan hasil penghitungan suara sudah ditetapkan dalam rapat pleno KIP Aceh Minggu (Ahad, 2/6) sore,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh Agusni AH di Banda Aceh, Ahad (2/6) malam.

Sebelumnya, KIP Aceh mengambil alih rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar setelah KPU RI mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara para komisioner KIP Aceh Besar.

Para komisioner KIP Aceh Besar diberhentikan sementara karena gagal melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara pemilu. Dengan pengambilalihan tersebut, maka KIP Aceh menggelar rapat pleno yang berlangsung sejak 29 Mei 2019 dan selesai 2 Juni 2019.

Pengambilalihan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara hanya untuk pemilihan Anggota DPRK Aceh Besar. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPR Aceh sudah ditetapkan KIP Aceh Besar.

“Hasil rekapitulasi suara pemilihan Anggota DPRK Aceh Besar yang telah ditetapkan ini selanjutnya akan diserahkan ke KPU RI. Penetapan rekapitulasi suara ini juga diterima semua saksi peserta dan pengawas pemilu,” tutur Agusni AH

Sebelumnya, KIP Aceh Besar gagal melaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 untuk pemilihan Anggota DPRK Aceh Besar.

Gagalnya rapat pleno tersebut karena KIP Aceh Besar menolak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Aceh Besar yang memerintahkan penghitungan ulang perolehan surat suara.

Persoalan tersebut juga menyebabkan kerusuhan massa partai politik. Massa sempat membakar kursi plastik, tenda, dan melempar kaca jendela Gedung DPRK Aceh Besar tempat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara pemilu beberapa waktu lalu.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan