Rekapitulasi Suara Aceh Besar Diselesaikan KIP Aceh

BANDA ACEH, SERUJI.CO.ID – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menuntaskan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya dinyatakan gagal pleno.

“Rekapitulasi suara sudah tuntas dan hasil penghitungan suara sudah ditetapkan dalam rapat pleno KIP Aceh Minggu (Ahad, 2/6) sore,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh Agusni AH di Banda Aceh, Ahad (2/6) malam.

Sebelumnya, KIP Aceh mengambil alih rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar setelah KPU RI mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara para komisioner KIP Aceh Besar.

Para komisioner KIP Aceh Besar diberhentikan sementara karena gagal melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara pemilu. Dengan pengambilalihan tersebut, maka KIP Aceh menggelar rapat pleno yang berlangsung sejak 29 Mei 2019 dan selesai 2 Juni 2019.

Pengambilalihan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara hanya untuk pemilihan Anggota DPRK Aceh Besar. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPR Aceh sudah ditetapkan KIP Aceh Besar.

“Hasil rekapitulasi suara pemilihan Anggota DPRK Aceh Besar yang telah ditetapkan ini selanjutnya akan diserahkan ke KPU RI. Penetapan rekapitulasi suara ini juga diterima semua saksi peserta dan pengawas pemilu,” tutur Agusni AH

Sebelumnya, KIP Aceh Besar gagal melaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 untuk pemilihan Anggota DPRK Aceh Besar.

Gagalnya rapat pleno tersebut karena KIP Aceh Besar menolak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Aceh Besar yang memerintahkan penghitungan ulang perolehan surat suara.

Persoalan tersebut juga menyebabkan kerusuhan massa partai politik. Massa sempat membakar kursi plastik, tenda, dan melempar kaca jendela Gedung DPRK Aceh Besar tempat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara pemilu beberapa waktu lalu.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy