SURABAYA – Melalui program kejar paket yang akan dianggarkan dalam APBD Surabaya tahun 2018, Pemerintah Kota Surabaya akan mengoptimalkan pengentasan anak putus sekolah tingkat SMA/SMK.

“Meski pengelolaan SMA/SMK tidak lagi merupakan wewenang pemerintah kabupaten/kota, pemkot tetap mengajukan anggaran pendidikan untuk SMA/SMK dalam APBD,” ujar Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan, di Surabaya, Senin (31/7).

Hendro menjelaskan, anggaran program kejar paket bagi anak putus sekolah ini sebagai bentuk upaya pemkot dalam melakukan pengentasan dan penurunan jumlah anak putus sekolah di Surabaya.

“Untuk besaran nominal anggaran yang diajukan, kami belum bisa memastikan. Hanya saja diperkirakan nominalnya lebih kecil dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp187 milliar,” paparnya.

Sementara itu saat disinggung soal keberlangsungan atas nasib pemilik ijazah kejar paket yang dikawatirkan tidak berlaku, Hendro menjelaskan, Dinas Tenaga Kerja Surabaya akan menjembatani melalui program bursa kerja bagi lulusan baru yang ingin langsung bekerja.

“Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan beberapa universitas di Surabaya untuk bisa menampung calon mahasiswa yang memiliki ijazah kejar paket,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan Pemerintah Provinsi Jatim harus memikirkan siswa tidak mampu atau miskin menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan warga Surabaya terkait pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov.

“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengatasi siswa tidak mampu di level SMA/SMK, terutama sekolah negeri. Juga menanggulangi para remaja putus sekolah di level SMA / SMK. Itu yang harus dipikirkan oleh Pemprov Jatim,” tuturnya.

Adi memberikan saran kepada Pemprov Jatim agar menganggarkan biaya pendidikan sesuai amanah undang-undang (UU) yaitu 20 persen dari total kekuatan APBD Jatim, guna mengatasi problem siswa kurang mampu dan putus sekolah.

“APBD Jawa Timur lumayan besar. Tahun ini media mencatat sebesar Rp27 triliun. Kalau 20 persen saja untuk anggaran pendidikan, berarti setidaknya dialokasikan Rp5,4 triliun,” pungkasnya. (HA)