Gubernur Jatim: Anggaran Tangani Difteri Rp98 Miliar

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan total kebutuhan anggaran untuk menangani penyakit difteri di wilayahnya yang sudah berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar Rp98 miliar.

“Sifat pembiayaannya berbagi, yakni Pemprov Rp49 miliar dan Rp49 miliar lainnya menjadi tanggungan Pemkab/Pemkot,” ujarnya di sela rapat koordinasi di Dinas Kesehatan Jatim di Surabaya, Rabu (17/1).

Anggaran tersebut, kata dia, dialokasikan untuk pembiayaan program penanganan difteri berupa “Outbreak Response Immunization” (ORI) dengan 82 persen untuk operasional sesuai kebutuhan kabupaten/kota.

Sasaran penggunaan anggaran ORI ditujukan untuk 38 kabupaten/kota di Jatim dengan target sebanyak 10.717.765 orang, yakni usia 1-19 tahun.

“Seluruh anak di Jatim usia 1-19 tahun untuk diimunisasi semuanya. Mereka yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin imunisasi ORI,” ucapnya.

Sementara itu, status KLB penyakit difteri di wilayahnya merupakan anomali karena meskipun Jatim memperoleh capaian ekonomi tinggi dan berprestasi, tapi masih terdapat permasalahan kesehatan.

Padahal, lanjut dia, fasilitas kesehatan yang tersebar di Jatim saat ini adalah 371 unit rumah sakit, 961 Puskesmas dari 661 kecamatan yang berarti banyak kecamatan memiliki Puskesmas lebih dari satu, serta Puskemas pembantu 2.668 unit, pondok kesehatan 3.213 unit, serta Polindes 4.711 unit.

“Saya sedih melihatnya. Ketika berbagai fasilitas kesehatan tersedia di Jatim, tapi masih ada yang membuat kaget, yaitu permasalahan penyakit difteri ini,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Di Jawa Timur sendiri kasus difteri tertinggi terjadi di Sampang, Gresik, Nganjuk, Pasuruan, Surabaya, yakni kasus lebih dari 21 penderita, sedangkan daerah dengan kasus 10-20 penderita berada di Bojonegoro, Sidoarjo, Jombang, Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Lumajang, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI dr Untung Suseno Sutarjo mengatakan pada 2017 KLB difteri ini hampir terjadi di 30 provinsi dan pada awal tahun 2018 mengalami penurunan menjadi lima provinsi.

“Setelah dua kali masa inkubasi atau dua minggu tidak ada lagi kasus baru di suatu daerah maka KLB dinyatakan berhenti. Penanganan difteri yang sangat krusial adalah pencegahan melalui imunisasi di setiap daerah,” katanya. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER