DPRD Surabaya Sikapi Kasus Kebocoran Soal UNBK

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Legislator menyikapi kasus kebocoran soal Ujian Nasional Berbasis Kompetensi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 54 Kota Surabaya yang dinilai mencoreng nama baik “Kota Pahlawan” itu.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya (4/5), Jumat, mengatakan sejak 2016 Kota Surabaya menjadi percontohan dan pelopor dalam hal integritas siswa melaksanakan UNBK.

“Meskipun secara prestasi nilai akademik Surabaya masih kalah dengan daerah lain. Tapi soal integritas siswa, selama ini sudah tak perlu diragukan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya menyayangkan adanya kebocoran soal itu yang justru bukan karena inisiatif siswa, melainkan petugas IT atau tenaga kontrak di sekolah tersebut.

Ia mengatakan sebab secara teknis, para siswa yang mengikuti UNBK tidak bisa berbuat curang karena selain tidak boleh membawa telepon seluler, selama ujian berlangsung siswa juga tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar.

“Ibarat orang yang sedang sakit, sistem pendidikan di Surabaya ini perlu penyegaran personel. Setelah lukanya diobati agar organ lainnya tak terganggu maka penyegaran itu perlu dilakukan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M. Ikhsan mundur dari jabatannya.

“Laporan ke polisi saya rasa itu terkait dengan masalah pidananya dan sudah masuk ranah hukum. Jadi tidak cukup hanya melaporkan masalah ini ke polisi. Karena itu tidak melepas tanggung jawabnya secara keseluruhan,” ujar Reni.

Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya Sigit Sugiharsono mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian terkait dengan kasus dugaan kebocoran UNBK di SMPN 54.

Meski demikian, pihaknya sebelumnya sudah menghadirkan guru dan panitia di SMPN 54 untuk dimintai keterangan.

“Kalau ada PNS yang terbukti bersalah akan kami tindak sesuai aturan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya M. Ikhsan sebelumnya menolak adanya informasi bahwa dirinya melakukan tekanan kepada kepala sekolah di Surabaya menjelang UNBK agar siswanya meraih hasil terbaik.

“Kami memang kumpulkan mereka sebelum UNBK. Tapi intinya kami minta agar mereka mengajarkan soal-soal ‘try out’ secara intensif kepada siswa,” ujarnya.

Pihak Dinas Pendidikan Surabaya sebelumnya mencurigai adanya soal ujian UNBK yang diakses secara ilegal di SMPN 54. Dari 30 komputer, ada lima komputer untuk mengakses soal UNBK secara ilegal oleh petugas teknisi setempat. Soal tersebut kemudian difoto dan diinfokan oleh pihak ketiga dari luar sekolah.

Mendapati hal itu, pihak dinas terkait mengamankan komputer dan telepon seluler dari teknisi dan selanjutnya melaporkan ke Polrestabes Kota Surabaya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Dokter Bedah Yang Ditahan Kejari Pekanbaru Ini, Gemar Ongkosi Pasien Kurang Mampu

Tak hanya memberi pengobatan gratis, ternyata selama ini drg Masrial juga banyak membantu pasien kurang mampu. Apa saja bentuk bantuan itu?

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Akibat drg Masrial Ditahan Kejari, Operasi Gratis Bibir Sumbing 40 Pasien Ini Terancam Batal

Akibat penahanan drg. Masrial, pelaksanaan operasi gratis bibir sumbing di Bengkulu terancam batal.

Muru’ah