DPRD Sarankan Pemkot Bentuk UPTD Bus Suroboyo

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyarankan pemerintah kota setempat agar membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) operasional Bus Suroboyo yang telah diluncurkan pada Sabtu (7/4).

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakariyah, di Surabaya, Selasa (10/4), mengatakan pihaknya menyarankan pemkot untuk segera mengajukan pembahasan aturan yang bisa menjadi payung hukum bagi operasional bus yang dibeli Pemkot dengan APBD itu.

“Bus Suroboyo merupakan aset Pemkot, maka harus ada payung hukum yang menaungi opersionalnya. Apakah itu nanti berupa retribusi atau mungkin saja memang benar gratis seperti uji coba saat ini,” ujarnya.

Zakaria mengingatkan penggunaan aset daerah harus mempunyai payung hukum yang jelas. Apalagi, lanjutnya, hampir dipastikan operasional Bus Suroboyo akan melayani trayek umum yang dengan demikian berstatus angkutan umum.

Seperti yang dikatakan wali kota saat launching, lanjut dia, operasional Bus Suroboyo menunggu plat diubah menjadi kuning.

“Berarti akan berstatus angkutan umum. Kalau benar demikian, maka pemkot harus mengikuti bebebrapa aturan baik itu mengenai penggunaan aset daerah maupun terkait angkutan jalan,” katanya.

Terkait penggunaan aset, Zakaria menyebut dalam Perda 2/2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum ada item mengenai pemakaian aset untuk keperluan transportasi umum.

Jika Bus Suroboyo, lanjut dia, akan dijadikan transportasi umum, maka payung hukumnya harus mengubah Perda 2/2013 tersebut.

“Ya kalau transportasi umum kan bayar tiket, atau bayar pakai apapaun itu bentukntya tetap harus mengubah Perda 2/2013 karena bus-nya adalah kekayaan daerah dan menarik retribusi,” katanya.

Terkait hal ini juga, Zakaria mengatakan dalam konsultasi Komisi B dengan Kementerian Keuangan ditegaskan bahwa oeprasional aset daerah untuk transportasi umum harus ditegaskan siapa operatornya. Dalam hal ini, lanjut Zakaria, operator bisa berbentuk UPTD atau dalam skala besar bisa dibuat BUMD.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER