DPRD Rumuskan Zona Baru Tata Ruang Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Pansus Raperda Rencana Detil Tata Ruang dan Kota (RDTRK) DPRD Surabaya merumuskan pembagian zona (kawasan) baru dalam rencana tata bangunan dan lingkungan (RTPL).

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri, di Surabaya, Kamis (12/4), mengatakan pembahasan pansus RDTRK saat ini telah masuk dalam materi zona. Hanya saja, pembahasan zona, tidak menyangkut soal detail persil di kawasan tersebut.

“Ada beberapa perubahan zona, salah satu adalah kawasan di Ampel. Kami menyarankan agar pemkot tetap melihat sejarah, peradaban, kondisi dan lingkungan di kawasan Ampel pada waktu dahulu,” katanya.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan Pemkot Surabaya agar tetap konsisten dalam menjaga eksistensi sejarah dalam suatu kawasan di Kota Surabaya.

“Makanya kami juga membutuhkan pendapat dari para ahli mengenai zona baru ini,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, secara makro, tata ruang kota di Surabaya ini akan mengatur zona (kawasan) secara rinci yang dituangkan dalam RDTRK ini, sehingga semua pihak bisa mengetahui, seperti apa dan bagaimana pernak-perniknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Ery Cahyadi mengatakan bahwa ada pembagian zona, seperti zona Tunjungan yang masuk kawasan Cagar Budaya itu meliputi Jl. Tunjungan dan Jalan Darmo dan juga ada zona sosial budaya di kawasan Ampel.

“Jadi bagaimana bentuk bangunannya, kawasannya harus seperti apa, itu akan diatur dalam Perda RDTRK ini, seperti untuk kawasan Ampel yang kita masukkan dalam zona cagar budaya, sehingga kedepannya harus ditindaklanjuti dengan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTPL),” katanya.

Khusus untuk Tunjungan, lanjut Eri, bangunan-bangunan di sana akan dikembalikan seperti zaman dulu. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya juga akan memanggil para ahlinya untuk dimintai pendapatnya.

“Zona cagar budaya itu zona pertempelan (zona tempel), artinya warna apapun di zona itu, bisa saja menjadi zona budaya, yang artinya jika ada rencana renovasi atau pembangunan baru harus mengacu kepada aturan yang menempel tersebut,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reposisi Sekolah Demi Pendidikan

Menempatkan sekolah sebagai lembaga yang paling membentuk keterpelajaran seseorang adalah mitos dan tahayul, kalau tidak bisa disebut hoaks.

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.