DPRD Rumuskan Zona Baru Tata Ruang Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Pansus Raperda Rencana Detil Tata Ruang dan Kota (RDTRK) DPRD Surabaya merumuskan pembagian zona (kawasan) baru dalam rencana tata bangunan dan lingkungan (RTPL).

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri, di Surabaya, Kamis (12/4), mengatakan pembahasan pansus RDTRK saat ini telah masuk dalam materi zona. Hanya saja, pembahasan zona, tidak menyangkut soal detail persil di kawasan tersebut.

“Ada beberapa perubahan zona, salah satu adalah kawasan di Ampel. Kami menyarankan agar pemkot tetap melihat sejarah, peradaban, kondisi dan lingkungan di kawasan Ampel pada waktu dahulu,” katanya.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan Pemkot Surabaya agar tetap konsisten dalam menjaga eksistensi sejarah dalam suatu kawasan di Kota Surabaya.


“Makanya kami juga membutuhkan pendapat dari para ahli mengenai zona baru ini,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, secara makro, tata ruang kota di Surabaya ini akan mengatur zona (kawasan) secara rinci yang dituangkan dalam RDTRK ini, sehingga semua pihak bisa mengetahui, seperti apa dan bagaimana pernak-perniknya.

BACA JUGA:  Rekapitulasi Tingkat PPK di Lumajang Ditargetkan Selesai Selama Enam Hari

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Ery Cahyadi mengatakan bahwa ada pembagian zona, seperti zona Tunjungan yang masuk kawasan Cagar Budaya itu meliputi Jl. Tunjungan dan Jalan Darmo dan juga ada zona sosial budaya di kawasan Ampel.

“Jadi bagaimana bentuk bangunannya, kawasannya harus seperti apa, itu akan diatur dalam Perda RDTRK ini, seperti untuk kawasan Ampel yang kita masukkan dalam zona cagar budaya, sehingga kedepannya harus ditindaklanjuti dengan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTPL),” katanya.

Khusus untuk Tunjungan, lanjut Eri, bangunan-bangunan di sana akan dikembalikan seperti zaman dulu. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya juga akan memanggil para ahlinya untuk dimintai pendapatnya.

“Zona cagar budaya itu zona pertempelan (zona tempel), artinya warna apapun di zona itu, bisa saja menjadi zona budaya, yang artinya jika ada rencana renovasi atau pembangunan baru harus mengacu kepada aturan yang menempel tersebut,” katanya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi