Diduga Ada Penggelembungan Suara, Bawaslu Rekomendasikan PSU di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 terhadap 8.146 TPS di Kota Surabaya, Jawa Timur, karena diduga adanya penggelembungan suara Pemilihan Legislatif (pileg) pada pencoblosan 17 April yang lalu.

“Ada sebanyak 8.146 TPS yang kami rekomendasikan penghitungan ulang,” kata Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo di Surabaya, sebagaimana dilansir Antara, Ahad (21/4).

Rekomendasi Berawal dari Laporan Parpol di Surabaya Adanya Dugaan Penggelembungan Suara

Rekomendasi tersebut berawal dari laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI ke Bawaslu pada Sabtu (20/4) kemarin.

Kelima parpol yang terdiri dari PKB, Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN, PKS, dan caleg DPR RI dari Partai Golkar, Abraham Sridjaja, melaporkan dugaan adanya penggelembungan suara di sejumlah TPS di Surabaya

Bawaslu Surabaya kemudian menggelar rapat pleno menyikapi laporan tersebut pada Ahad (21/4), yang hasil rapatnya dituangkan dalam berita acara Nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019, terkait ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara terhadap salah pengisian dan penjumlahan serta tanpa pengisian (kosong) pada formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS yang tersebar di Kota Surabaya.

Untuk itu, kata Hadi Margo, pihaknya merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan PSU pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya.

Bawaslu juga meminta hasil PSU segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan.

“Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK,” katanya.

KPU Segera Adakan Pleno Bahas Rekom Bawaslu Surabaya

KPU Kota Surabaya (foto: istimewa)

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Surabaya Muhamamd Kholid mengatakan pihaknya sudah menerima surat rekomendasi tersebut dari Bawaslu. Hanya saja, lanjutnya, pihaknya belum bisa memutuskan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut karena harus menunggu rapat pleno KPU.

“Ini sedang akan dibahas di rapat pleno KPU,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hatiā€“hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ