Objek Wisata di Gunung Kidul Dipadati Puluhan Ribu Wisatawan

GUNUNG KIDUL, SERUJI.CO.ID – Puluhan ribu wisatawan memadati seluruh objek wisata pantai dan non-pantai di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Lebaran hari kedua.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Harry Sukmono di Gunung Kidul, Kamis (6/6), mengatakan berdasarkan data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan retribusi (TPR) hingga pukul 18.30 WIB, jumlah pengunjung pada hari kedua Lebaran mencapai 50.288 orang.

“Berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, 93 persen pengunjung ke pantai,” kata Harry.

Ia berharap jumlah wisatawan yang berlibur ke Gunung Kidul lebih banyak lagi hingga Ahad (9/6). Hingga saat ini, total pengunjung lebih dari 60 ribu orang.


“Kami optimistis jumlah pengunjung pada libur Lebaran 2019 melebihi target yang ditetapkan, yakni 172 ribu wisatawan. Artinya, dua hari libur Lebaran, sudah lebih dari 30 persen dari target yang ditetapkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispar Gunung Kidul, Asti Wijayanti mengatakan Dispar menarget kunjungan 172 ribu wisatawan pada libur Lebaran 2019 yang kurang dari sepekan. Dari jumlah itu diharapkan bisa mendulang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,3 miliar. Target tersebut lebih rendah capaiannya dibanding tahun sebelumnya yakni 430 ribu kunjungan wisatawan dengan PAD Rp3,4 miliar.

BACA JUGA:  Harga Tiket Pesawat Naik, Pelni: Penumpang Kapal Meningkat

“Tapi fokus kami akan membuat wisatawan bisa nyaman berwisata dan lalu lintas perjalanan bisa lancar. Kami sudah koordinasi dengan menurunkan petugas bersama dinas perhubungan, kepolisian, TNI, SAR hingga petugas di tingkat kecamatan dan desa,” ucapnya.

Ia juga mengimbau pedagang memasang daftar harga yang jelas pada barang yang dijual. Daftar harga akan memudahkan wisatawan agar tidak tertipu. Sebab, ada sejumlah kasus yang biasanya pedagang lakukan dengan mematok harga tidak wajar.

“Dengan kejelasan daftar harga wisatawan bisa melihat langsung. Harapannya perdagangan agar tidak nuthuk (mematok tinggi) harga barang,” katanya.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi