Sembilan Kabupaten/Kota di Jabar Belum Serahkan Hasil Rekapitulasi ke KPU

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Sehari menjelang batas akhir, sembilan KPU tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat masih belum menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ke KPU tingkat provinsi.

Komisioner Divisi Teknis KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq menyebutkan hingga pagi hari ini telah menerima hasil rekapitulasi suara KPU kabupaten dan kota yang ke-18. Dengan demikian ia akan menunggu sisanya hingga besok yang merupakan batas pengumpulan akhir.

“Oleh karena itu kami masih menunggu sampai besok, itu batas akhir dari sembilan kabupaten dan kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara,” kata Endun di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (6/5).

Namun ia menyebutkan ada sejumlah kabupaten atau kota yang berpotensi akan melebihi batas waktu pengumpulan hasil rekapitulasi suara. Maka dari itu pihaknya akan melakukan Kordinasi Supervisi Asistensi (KSA) kepada setiap kota yang belum mengumpulkan rekapitulasi agar bisa tepat waktu.

BACA JUGA:  KPU Tulungagung Gelar Doa Bersama Untuk Petugas Pemilu Yang Meninggal

“Kabar terakhir dari sembilan ini memang ada potensi melebih waktu tapi kita pastikan sebenarnya empat yang sudah selesai, hanya kotaknya saja yang belum (dikirim),” katanya.

Sementara itu, menjelang pleno tingkat provinsi ia mengatakan pihaknya besok (7/5), akan melaksanakan simulasi rekapitulasi untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan.

Selain itu pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi ini bertepatan dengan bulan Ramadhan. Menurutnya jadwal pelaksanaan rekapitulasi akan menyesuaikan dengan waktu ibadah umat muslim.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi