Presiden Jokowi Serahkan 4.000 Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menyerahkan 4.000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Bojong Kiharib, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12).

Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada perwakilan 12 orang penerima. Setelah itu, Jokowi meminta 4.000 penerima sertifikat tanah mengangkat sertifikat yang telah diterima untuk dihitung.

“Ini untuk menunjukkan bahwa penerima sertifikat tanah bukan hanya 12 yang di depan saja, tetapi juga yang lain,” kata Jokowi.

Sebanyak 4.000 penerima sertifikat tanah itu berasal dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi.

Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk warga Jabar itu Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah mempercepat penyerahan sertifikat tanah karena setiap ke kunjungan ke daerah manapun, keluhan yang masuk ke telinganya adalah sengketa tanah atau lahan.

“Sengketa terjadi karena masyarakat tidak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya. Ini penyebab mengapa terjadi sengketa lahan,” katanya.

Ia menyebutkan ada sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan.

“Sengketa lahan menghabiskan waktu, biaya, dan lainnya,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan di Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus didaftar dan bersertifikat. Namun, saat ini baru 46 juta yang bersertifikat sehingga ada 80 juta bidang tanah belum bersertifikat.

Dulu BPN hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun sehingga masyarakat harus menunggu bertahun-tahun mendapatkan sertifikat tanahnya.

“Kita minta BPN bekerja keras supaya masyarakat bisa menerima sertifikat tanahnya,” katanya.

Ia menyebutkan pada tahun 2017 BPN menerbitkan lima juta sertifikat tanah, Kemudian, tahun 2018 sebanyak tujuh juta, dan tahun 2019 ditargetkan sembilan juta sertifikat tanah.

“Kami harapkan pada 2024 di Jabar semua sudah bersertifikat,” pungkasnya. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.