Pemprov Sulteng Gandeng MUI Sosialisasikan Sertifikasi Halal Produk

PALU, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, mensosialisasikan sertifikasi halal produk kepada pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi primer dan sekunder di kota itu.

Pejabat mewakili Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sulawesi Tengah Arifin S Ahmad mengatakan pihaknya terus membina dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi mengenai hak paten, merk dan sertifikasi halal pada setiap produk.

“Kalau kita berbicara tentang koperasi, itu bukan hal yang asing. Hanya saja kami dari dinas terkait terus mencoba memberikan pemahaman kepada kita semua, tentang apa yang harus kita lakukan,” kata Arifin pada pembukaan sosialisasi peningkatan kualitas produk unggulan koperasi, melalui hak paten, merk dan sertifikasi halal, di Swisbell Hotel Palu, Selasa (6/3).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sulawesi Tengah menghadirkan Ketua MUI Prof Dr H Zainal Abidin MAg untuk menjelaskan tentang proses sertifikasi halal, serta pentingnya kehalalan suatu produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Kata Arifin sertifikasi halal dan label halal perlu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam pengadaan pengembangan produk.

Sertifikasi tersebut, sebut dia, menjadi salah bentuk jaminan bahwa produk yang dibuat atau yang diperdagangkan telah melalui uji kelayakan dari berbagai pihak, salah satunya Majelis Ulama Indonesia.

Ia menyebut, pengadaan dan pengembangan suatu produk makanan, minuman dan sebagainya merupakan salah satu bagian dari hak intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.

Karena itu, setiap pelaku usaha harus mencantumkan hak paten, merk di setiap produk yang merupakan hasil dari tekhnologi atau non-tekhnologi.

“Ketiga hal ini merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang diakui oleh dunia,” sebut Arifin.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah khususnya lewat mitra koperasi menjalin kerjasama dengan Kemenkum-HAM. Karena itu produk harus memenuhi syarat hak pemenuhan intelektual.

Sosialisasi peningkatan kualitas produk unggulan koperasi melalui hak paten, merk dan sertifikasi halal, diikuti 40 peserta pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi. Sosialisasi itu juga menghadirkan Kementerian Hukum dan HAM, MUI sebagai narasumber. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER