Pasca Kebakaran di Waena, Polda Papua Tertibkan Izin Penjualan Kembang Api


JAYAPURA, SERUJI.CO.ID – Pasca kebakaran yang meludeskan 8 kios di Waena pada Kamis (20/12) malam, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si mengintruksikan anggotanya agar menindak tegas penjual kembang api yang tak kantongi izin.

“Apabila ada distributor ataupun pengecer tak miliki ijin, saya minta kepada seluruh jajaran Reserse untuk melakukan penindakan,” tegas Martuani dalam upacara gelar pasukan Operasi Lilin Matoa 2018 di lapangan Brimob Polda Papua, Kotaraja Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat (21/12).

Selain itu, Martuani juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyalakan kembang api di ruang tertutup.

“Jika ingin menyalakan kembang api harus di tempat terbuka, agar tidak terjadi musibah kebakaran,” tuturnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav Urbinas menanggapi pernyataan Kapolda, pihaknya akan mengimbau kepada seluruh distributor dan pengecer juga konsumen di Kota Jayapura mengenai penjualan dan penggunakan bunga api dan mercon.

Gustav mengatakan, imbauan akan dimuat dalam selebaran terkait dengan perizinan dan juga pencegahan terhadap bahaya, senada yang disampaikan Kapolda Papua.

“Tempat yang tak miliki izin berjualan, seperti petasan, kami akan tindak tegas. Sementara kembang api yang sudah mendapatkan izin dari Kepolisian ya memang dibolehkan karena itu sudah dikaji dalam undang-undang. Tapi kalau masuk kategori mercon/petasan itu sama sekali tidak boleh,” kata Gustav.

Baca juga: 8 Kios di Waena Ludes Terbakar, Bayi 5 Bulan Ditemukan Tewas

Polres Jayapura Kota juga mengatakan seharusnya para penjual mendapatkan izin dari Direktorat Intelkam Polda Papua.

“Sepanjang tidak ada dokumen itu, kami tidak tindaklanjuti dan itu semua ilegal,” tegasnya.

Pihak Polres Jayapura Kota juga akan menggelar razia ke lapak dan kios penjual kembang api di Kota Jayapura.

“Sudah kami perintahkan untuk awasi, dari Kasat Intel, Kasat Reskrim, dan Kapolsek untuk menyita dan mengamankan kembang api yang belum ada ijin, ini demi keselatamatan bersama,” pungkasnya. (Faisal N/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close