Pasca Kebakaran di Waena, Polda Papua Tertibkan Izin Penjualan Kembang Api

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID – Pasca kebakaran yang meludeskan 8 kios di Waena pada Kamis (20/12) malam, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si mengintruksikan anggotanya agar menindak tegas penjual kembang api yang tak kantongi izin.

“Apabila ada distributor ataupun pengecer tak miliki ijin, saya minta kepada seluruh jajaran Reserse untuk melakukan penindakan,” tegas Martuani dalam upacara gelar pasukan Operasi Lilin Matoa 2018 di lapangan Brimob Polda Papua, Kotaraja Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat (21/12).

Selain itu, Martuani juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyalakan kembang api di ruang tertutup.

“Jika ingin menyalakan kembang api harus di tempat terbuka, agar tidak terjadi musibah kebakaran,” tuturnya.


Sementara itu, di lokasi yang sama, Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav Urbinas menanggapi pernyataan Kapolda, pihaknya akan mengimbau kepada seluruh distributor dan pengecer juga konsumen di Kota Jayapura mengenai penjualan dan penggunakan bunga api dan mercon.

Gustav mengatakan, imbauan akan dimuat dalam selebaran terkait dengan perizinan dan juga pencegahan terhadap bahaya, senada yang disampaikan Kapolda Papua.

BACA JUGA:  BPK Mulai Periksa SKPD Pemkab Minahasa Tenggara

“Tempat yang tak miliki izin berjualan, seperti petasan, kami akan tindak tegas. Sementara kembang api yang sudah mendapatkan izin dari Kepolisian ya memang dibolehkan karena itu sudah dikaji dalam undang-undang. Tapi kalau masuk kategori mercon/petasan itu sama sekali tidak boleh,” kata Gustav.

Baca juga: 8 Kios di Waena Ludes Terbakar, Bayi 5 Bulan Ditemukan Tewas

Polres Jayapura Kota juga mengatakan seharusnya para penjual mendapatkan izin dari Direktorat Intelkam Polda Papua.

“Sepanjang tidak ada dokumen itu, kami tidak tindaklanjuti dan itu semua ilegal,” tegasnya.

Pihak Polres Jayapura Kota juga akan menggelar razia ke lapak dan kios penjual kembang api di Kota Jayapura.

“Sudah kami perintahkan untuk awasi, dari Kasat Intel, Kasat Reskrim, dan Kapolsek untuk menyita dan mengamankan kembang api yang belum ada ijin, ini demi keselatamatan bersama,” pungkasnya. (Faisal N/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi