KENDARI, SERUJI.CO.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi mengaku sedih dan prihatin melihat kualitas pendidikan dasar dan menengah di daerahnya masih rendah. Kalah jauh jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di daerah Jawa dan Sumatera.
Ditemui di Kendari, Senin (17/12), orang nomor satu di Sulawesi Tenggara itu mengatakan, penyebab masih rendahnya kualitas pendidikan dasar dan menengah di Sultra antara lain karena banyaknya sekolah yang walaupun sudah berdiri cukup lama tetapi belum terakreditasi. Selain itu karena pincangnya SDM bidang kependidikan di sekolah dan di instansi terkait.
“Akibatnya ketika basis sekolan di Jawa dan Sumatera sudah diakreditasi, di Sultra malah banyak yang belum paham makna akreditasi itu,” kata Gubernur seraya menambahkan, kenyataan makin memprihatinkan akan terlihat ketika mengevaluasi sekolah sekolah di pedalaman atau di pulau yang jauh dari keramaian kota Kendari.
Di pedalaman, kata Ali Mazi, banyak siswa siswi yang tidak bisa lanjut sekolah karena keterbatasan kemampuan ekonomi orangtuanya.
Atas dasar itulah, Gubernur yang juga pengacara papan atas ini memprogramkan masalah pengentasan pendidikan menjadi prioritas dalam 100 hari Ali Mazi jadi Gubernur Sultra.
“Saya juga minta instansi terkait segera melakukan evaluasi dan mengakreditasi sekolah-sekokah. Gubernur juga memprioritaskan program bea siswa mulai dari tingkat SD – perguruan tinggi,” ujar Gubernur.
Berdasarkan konfirmasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Provinsi Sulawesi Tenģara, hingga kini tercatat 927 sekolah yang ada di Sultra. Dari jumlah itu sedikitnya 265 sekolah tidak terakreditasi.
“Itu tinggi sekali dan mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan di Sultra,” kata Ketua BAN Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Sultra, Prof Dr H Anwar Hafid M.Pd, di Kendari, Ahad (16/12).
Menurut Anwar Hafid ada dua faktor yang menyebabkan banyak sekolah dasar dan menengah di Sultra tidak terakreditasi, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dan lemahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan S/M.
Kedua standar itu, kata Anwar Hafid, bukan kewenangan sekolah tetapi kewenangan Pemda. Memang, Pemda sendiri dinilai kurang perhatian terhadap pendidikan. Akibatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah di Sultra memprihatinkan sekali. Posisi Sultra berada di ranking ketiga terbawah di Indonesia.
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah ini, BAN S/M menargetkan sepanjang tahun 2018 akan mengakreditasi sekitar 50 sekolah. Selain itu aparat terkait Se Sultra akan dikumpulkan untuk mencari solusi agar kedepan kualitas pendidikan di daerah ini membaik. (AH/Hrn)
