SMPN 1 Sidoarjo Bantah Wajibkan Beli Seragam di Sekolah Saat Daftar Ulang

SIDOARJO, SERUJI.CO.ID – Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Sidoarjo menegaskan bahwa pendaftaran penerimaan siswa baru di sekolah tersebut bagi yang telah lolos dari seleksi PPDB online, tidak dikenakan biaya apapun.

“Siswa hanya mendaftar ulang saja. Jadi gratis. Tidak dipungut biaya,” kata Humas SMPN 1 Sidoarjo, Aris Setiawan saat ditemui SERUJI, Kamis (28/6).

Dijelaskan juga oleh Aris bahwa pendaftaran ulang siswa baru di sekolah favorit yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat ini, cukup hanya dengan membawa tanda bukti diterima PPDB Online dan sejumlah dokumen lain.

“Yang dibutuhkan hanya foto copy kartu keluarga dan menunjukkan aslinya, foto copy rapor kelas 4,5 dan 6 dan menunjukkan aslinya, foto copy SKHUN dan menunjukkan aslinya, foto copy kartu peserta USBN, foto copy akte lahir, foto copy bukti pendaftaran, serta print out NISN,” jelasnya.

BACA JUGA:  Siapkan Anggaran Rp 150 Milyar, 3000 GTT di Jatim Akan Diangkat Jadi Tenaga Honorer

Baca juga: SMPN 1 Sidoarjo Bantah Adanya “Pagu Siluman” dalam Penerimaan Siswa Baru

Selain itu, menjawab berbagai isu yang beredar di kalangan orang tua siswa yang anaknya diterima di SMPN 1 berupa kewajiban membeli seragam di Sekolah dan menyediakan uang saat pendaftaran, juga dibantah oleh Aris.

“Untuk keperluan siswa, seperti seragam dan lain-lain, tidak wajib beli di sekolah. Siswa diberi kebebasan (beli) di koperasi atau beli di luar. Jadi tidak wajib beli di sekolah. Sekolah tidak mewajibkan,” ungkapnya.

Untuk tahun ini SMPN 1 Sidoarjo mengalami peningkatan jumlah kelas dari tahun sebelumnya yang hanya 7 kelas menjadi 11 kelas. Dimana di setiap kelas akan diisi oleh maksimal 32 siswa. (Nia/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Hasil penelitian penyebab kecelakaan penerbangan yang dilakukan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) hanya merupakan masukan secara tertutup kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pencegahan antisipasi agar tidak terulang lagi penyebab kecelakaan yang sama.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi