Wagub DKI: 60 Ribu CCTV Akan Dipasang di Jakarta

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memasang Closed Circuit Television, atau CCTV di seluruh wilayah Jakarta untuk memberikan rasa rasa aman kepada warga, terutama untuk menghindari terjadinya pelecehan di perkampungan.

“Kita ingin memasang 60 ribu CCTV di seluruh wilayah Jakarta sekarang baru 6.000, baru 10 persen. Salah satu tujuannya adalah ‘to make Jakarta safe’. Jadi bukan hanya smart tapi juga safe, nah ini yang akan kita dorong,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

“Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta sudah mengajukan beberapa program, karena menginginkan menjadi kota aman. Dan akan dikerjasamakan dengan Pemprov,” katanya.

“Selama ini, mungkin kita kerjasamakan dengan titik-titik untuk utilitas, komunikasi maupun mobilitas dari bisnis digital,” ujar Sandiaga.

BACA JUGA:  Dinas KPKP DKI Jakarta Jamin Hewan Kurban Sehat

“Nah ke depan, khususnya di daerah-daerah yang sekarang rawan ini kita ingin pasang juga CCTV. Program ini kita dorong terus,” lanjutnya.

Hal tersebut terkait peristiwa pelecehan seksual terhadap wanita berinisial DKY terjadi di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Tindakan tersebut terjadi pada DKY di kawasan itu dan terekam oleh CCTV. Saat itu korban sedang berjalan ke warung dekat rumah, tiba-tiba disekap matanya dan diremas bagian dadanya dari belakang.

Kejadian baru terungkap setelah korban membuat laporan ke polisi hari ini, Senin (12/2). Video pelecehan seksual ini viral di media sosial.

Korban yang diketahui berinisial DKY itu diremas bagian dada dan terjadi kekerasan fisik. Jajaran Polsek Jatinegara berhasil menangkap pelaku pencabulan yang berinisial R. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi