Soal Pemungutan Suara Ulang di Jakarta, Bawaslu Sebut Hoaks Sebagai Penyebabnya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengatakan penyebab utama digelar pemungutan suara ulang (PSU) di 11 tempat pemungutan suara (TPS) adalah beredar informasi atau kabar bohong (hoaks) di tengah masyarakat.

“Hoaks tersebut adalah bahwa pemilik KTP elektronik dapat memilih di TPS mana pun tanpa harus memiliki A5 (pindah memilih) atau pun terdaftar dalam daftar pemilih tambahan,” kata Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Siti Rahma, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (27/4).

PSU di DKI Jakarta digelar di 11 TPS, dengan sebaran PSU Pilpres sebanyak 9 TPS, dan PSU untuk Pileg dan Pilpres pada dua TPS.

Siti menjelaskan, hoaks tersebut merebak di tengah masyarakat pasca-Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019, yang salah satu isinya mengabulkan permohonan untuk pindah TPS.


Siti mengatakan, dirinya menyaksikan langsung dampak beredarnya hoaks tersebut saat mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara pada hari pencoblosan Rabu (17/4) yang lalu, di Apartemen Kalibata City yang menggelar hasil pemilu empat TPS, yaitu TPS 67, 68, 69 dan 70 Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Ratusan warga berbondong-bondong ingin menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el dari luar DKI Jakarta tanpa A5, alhamdulillah dapat saya cegah dengan memberikan pemahaman kepada seluruh warga tersebut,”kisahnya.

Dalam keterangannya, Siti juga menyampaikan PSU di TPS 101 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur berjalan lancar.

PSU di TPS tersebut dilaksanakan oleh KPPS yang berasal dari unsur PPS Kelurahan Gedong, PPK Pasar Rebo serta unsur masyarakat setempat dengan tidak melibatkan KPPS sebelumnya.

Pengawas TPS yang mengawasi pemungutan dan penghitungan suara pada PSU di TPS 101 adalah Panwas Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

BACA JUGA:  Psikolog: Caleg Berekspektasi Tinggi dengan Utang Menumpuk Potensi Alami Gangguan Jiwa

Pada PSU, Partisipasi Pemilih Turun Dibanding Hari Pencoblosan

Pemilih Pemilu (ilustrasi)

Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April tercatat ada 276 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari total DPT yang berjumlah 294 orang.

Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih pada PSU 27 April 2019 tercatat sebanyak 206 pemilih yang hadir dari DPT dan 1 orang pemilih hadir dari DPK, dengan total pemilih yang hadir pada PSU sebanyak 207 orang pemilih.

Angka tersebut menunjukkan terjadi penurunan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 69 pemilih, meskipun dilaksanakan pada Sabtu yang merupakan hari libur.

Di Provinsi DKI Jakarta ada 11 TPS yang melakukan PSU dari total 29.063 TPS, persentase tingkat kesalahan tersebut adalah 0,038 persen. Angka kesalahan yang dilakukan oleh KPPS tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Meski demikian, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengharapkan ke depannya pemilu khususnya di Provinsi DKI Jakarta nihil dalam melakukan pelanggaran administrasi, sehingga PSU diharapkan tidak terjadi. Karena berbagai potensi kerawanan dalam PSU antara lain penurunan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, penambahan logistik dan anggaran bagi PSU, pengaruh psikologis pemilih dengan adanya quick count atau pun real count yang telah dirilis sebelum pelaksanaan PSU tersebut.

Meskipun ada potensi kerawanan dalam melaksanakan PSU, namun hal tersebut harus tetap dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan keadilan pemilu.

Siti berharap setelah PSU ini, penyelenggara maupun stakeholder pemilu bisa mengambil manfaat agar ke depannya lebih berhati-hati dalam melaksanakan pemilu, dan menggunakan hak pilihnya dengan taat prosedur demi terwujud keadilan pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik akan hasil dan memperkuat legitimasi pemilu.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Tanda-Tanda Harus Segera Panggil Ambulans Saat Dada Terasa Nyeri

Sekitar 75 % kematian akibat serangan jantung terjadi pada jam pertama serangan.

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Pemimpin Belum Lulus

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi