KNRP Kecam Naskah RUU Penyiaran Versi DPR

JAKARTA – Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) mengecam naskah Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik dan mengusung kepentingan pemodal besar industri penyiaran.

“KNRP telah menanggapi dan menilai naskah dari Komisi I yang pada beberapa hal melenceng dari demokratisasi penyiaran. Namun, naskah versi Baleg jauh lebih bermasalah,” kata pegiat KNRP Muhamad Heychael melalui pernyataan tertulis diterima di Jakarta, Minggu (2/7).

KNRP telah menyampaikan naskah usulan Revisi Undang-Undang Penyiaran kepada Komisi I, Baleg, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan para pemangku kepentingan penyiaran secara tercetak maupun melalui forum diskusi dan media.

Usulan tersebut merupakan tanggapan atas naskah yang disusun Komisi I, yang menurut KNRP ada beberapa hal yang bermasalah karena melenceng dari demokratisasi penyiaran.

Namun, KNRP menilai naskah Revisi Undang-Undang Penyiaran versi Baleg bukan hanya melenceng, tetapi telah mengkhianati prinsip demokratisasi penyiaran karena tidak berpihak pada kepentingan publik melainkan lebih mengusung kepentingan pemodal besar.

“Karena itu, KNRP yang terdiri atas paling tidak 160 akademisi dan praktisi serta 20 organisasi masyarakat sipil yang peduli pada penyiaran yang demokratis, adil dan berpihak pada kepentingan publik menolak naskah versi Baleg,” tutur Heychael.

Heychael mengatakan sedikitnya terdapat tujuh hal yang patut dipermasalahkan dari naskah versi Baleg, yaitu tentang digitalisasi penyiaran, organisasi lembaga penyiaran, iklan rokok, penyelenggaraan sistem stasiun jaringan, pembatasan kepemilikan, pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dan kegiatan jurnalistik.

“Naskah versi Baleg terkait ketujuh hal tersebut sangat jelas menunjukkan keberpihakan kepada industri penyiaran, khususnya stasiun televisi besar, dan mengabaikan kepentingan publik,” katanya.

Dugaan tersebut berdasarkan temuan KNRP bahwa sejumlah ketentuan dalam naskah versi Baleg memiliki kesamaan dengan aspirasi kalangan industri penyiaran yang kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan.

Karena itu, KNRP meminta Komisi I tidak menerima rekomendasi dari Baleg yang semata-mata hanya berpihak pada kepentingan pemodal besar tanpa mempertimbangkan kepentingan publik luas.

“Sebagai wakil rakyat, Komisi I harus mampu menghasilkan Revisi Undang-Undang Penyiaran yang demokratis, adil dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya. (Hrn)

2 KOMENTAR

  1. Gimana bisa? Media itu milik pengusaha politikus, yang anggotanya menduduki DPR, duduk pula di Komisi 1. Bagaimana masyarakat berharap DPR bisa menghasilkan UU penyiaran yang pro publik?

    Satu satunya harapan kita adalah muncul dan besarnnya perusahaan media yg fair, seperti SERUJI yg dimiliki publik, karena badan hukumnya Koperasi, insyaa Allah…

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.