DKI Lepas Saham di Perusahaan Miras, Fahira: Bahagia Punya Pimpinan Amanah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mematangkan rencana untuk segera melepas kepemilikan atau divestasi saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Rencana ini mendapat dukungan luas dari warga Jakarta, karena dilihat dari sisi apapun, tidak pantas sebuah institusi pemerintahan mempunyai saham di perusahaan miras dan menarik keuntungan dari penjualan minumam keras (miras).

Senator Jakarta yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras Fahira Idris mengungkapkan, tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melepas saham di PT DLTA sudah disuarakan sejak lima tahun lalu. Namun, tidak mendapat respon dari para pengambil kebijakan di Jakarta saat itu.

Pelepasan saham ini juga akan melepaskan stigma negatif bagi Jakarta sebagai satu-satunya institusi pemerintahan yang memiliki saham di perusahaan miras.

“Setelah Alexis yang bertahun-tahun tidak tersentuh hukum, kini kepemilikan saham DKI di perusahaan miras yang sudah eksis sejak tahun 1970-an akan segera berakhir. Ini kado indah bagi warga Jakarta. Bahagianya punya pemimpin yang amanah melunasi janji,” ungkap Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Menurut Fahira, selain penghentian reklamasi dan penutupan Alexis, janji melepas saham miras yang diucapkan Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, menjadi salah satu alasan utama kenapa mayoritas warga DKI Jakarta memilih pasangan Anies-Sandi. Kepemilikan saham miras, sudah lama menjadi keresahan warga Jakarta dan keresahan inilah yang dirasakan Anies-Sandi yang kemudian direalisasikannya sebagai sebuah kebijakan.

“Bagi saya ini bukan sekedar pemenuhan janji kampanye, tetapi memang kepemilikan saham di produsen minuman beralkohol tidak pantas dan tidak dibutuhkan warga ibu kota. Pemprov DKI Jakarta itu institusi pelayanan masyarakat, bukan institusi yang melakukan usaha apa saja agar dapat laba,” jelas Fahira.

Selain itu, setoran dividen dari PT Delta Djakarta sebesar Rp 37,8 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2017, sambung Ketua Ormas Bang Japar ini, tidak begitu signifikan terhadap total APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp 77,11 triliun.

“Warga Jakarta menginginkan pemprov berinvestasi di sektor-sektor lain yang lebih dibutuhkan warga misalnya air bersih atau transportasi. Saya yakin, Anies-Sandi mampu menggenjot pemasukan lain dan mengembangkan usaha lain untuk menambah pundi-pundi pemasukan APBD DKI,” papar Fahira. (ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Renungan di Hari Guru

Seseorang boleh disebut guru pada saat dia mendidik sekaligus dengan memberi teladan. Seseorang disebut murid pada saat dia belajar sesuatu dan berusaha melakukan teladan sang guru.