Bawaslu DKI Jakarta Belum Terima Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi menyatakan pihaknya belum menerima laporan dari beberapa partai yang mengemukakan dugaan kecurangan pemilu untuk DPRD Jakarta Selatan.

“Jadi terkait masalah ini, baru Partai Hanura dan Golkar saja,” ujar Puadi di kantor Bawaslu DKI Jakarta di Sunter Jakarta Utara, seperti yang dilansir dari Antara, Selasa (14/5).

Padahal, sejumlah partai yang yang mempunyai wacana akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut adalah PKS, Partai Hanura, Partai Perindo dan PPP.

Sebelumnya, saksi dari keempat partai itu mengungkapkan dugaan perbedaan perolehan suara antara data pada formulir DB-1 milik KPU dengan data internal partai masing-masing pada pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi, Kamis (9/5) dan Jumat (10/5).

BACA JUGA:  BNPB Jelaskan Penyebab Banjir Jakarta

Dua partai yang disebut Puadi itu pun belum menyerahkan laporan resmi, melainkan baru mengirimkan surat terkait dugaan kecurangan tersebut.

“Artinya ini kami sedang mengkonfirmasi agar surat ini dibalas sesuai dengan penyampaian surat, namun nanti kami sampaikan mekanismenya diatur lewat mekanisme laporan,” ujar Puadi.

Adapun mekanisme laporan yang dimaksud adalah penyertaan bukti-bukti berupa data yang valid.

Selanjutnya, Puadi menuturkan bahwa tindak lanjut atas laporan peserta pemilu itu akan dilakukan berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasal-pasal yang dirujuk oleh Puadi untuk menindaklanjuti laporan kecurangan pemilu adalah pasal 461 tentang pelanggaran administrasi serta pasal 532 tentang pelanggaran pidana pemilu.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi