Bawaslu DKI Jakarta Belum Terima Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi menyatakan pihaknya belum menerima laporan dari beberapa partai yang mengemukakan dugaan kecurangan pemilu untuk DPRD Jakarta Selatan.

“Jadi terkait masalah ini, baru Partai Hanura dan Golkar saja,” ujar Puadi di kantor Bawaslu DKI Jakarta di Sunter Jakarta Utara, seperti yang dilansir dari Antara, Selasa (14/5).

Padahal, sejumlah partai yang yang mempunyai wacana akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut adalah PKS, Partai Hanura, Partai Perindo dan PPP.

Sebelumnya, saksi dari keempat partai itu mengungkapkan dugaan perbedaan perolehan suara antara data pada formulir DB-1 milik KPU dengan data internal partai masing-masing pada pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi, Kamis (9/5) dan Jumat (10/5).

Dua partai yang disebut Puadi itu pun belum menyerahkan laporan resmi, melainkan baru mengirimkan surat terkait dugaan kecurangan tersebut.

“Artinya ini kami sedang mengkonfirmasi agar surat ini dibalas sesuai dengan penyampaian surat, namun nanti kami sampaikan mekanismenya diatur lewat mekanisme laporan,” ujar Puadi.

Adapun mekanisme laporan yang dimaksud adalah penyertaan bukti-bukti berupa data yang valid.

Selanjutnya, Puadi menuturkan bahwa tindak lanjut atas laporan peserta pemilu itu akan dilakukan berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasal-pasal yang dirujuk oleh Puadi untuk menindaklanjuti laporan kecurangan pemilu adalah pasal 461 tentang pelanggaran administrasi serta pasal 532 tentang pelanggaran pidana pemilu.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

“Duit Ostrali”

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER