MATARAM – Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat, Tuan Guru H Muharrar Mahfuzh menyayangkan keputusan pemerintah yang membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu 19 Juli 2017 yang lalu. Menurutnya, keputusan tersebut terkesan dipaksakan.

“PERPPU No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dikeluarkan Pemerintah yang pada akhirnya berbuntut pada pembubaran HTI sangat kita sayangkan, bahkan terkesan dipaksakan,” kata Tuan Guru Muharrar, dalam ceramahnya di hadapan ribuan kader PKS pada acara silaturrahim dan Halal Bi Halal, di Gedung DPW PKS NTB, Jalan Lingkar Selatan, Mataram, Ahad (23/7).

Meski demikian, Ia tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah atas keputusan membubarkan HTI. Ia hanya menghimbau agar seluruh aktivis Islam terus menerus introspeksi diri agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kalau boleh kita katakan bahwa pembubaran HTI ini adalah konsekuensi dari faham mereka yang selama ini anti demokrasi,” papar Muharrar.

Lebih jauh, ulama kharismatik ini menjelaskan, seharusnya umat Islam tidak perlu membenturkan antara demokrasi dengan Islam, apalagi membenturkan antara Pancasila dengan Islam.

“Pancasila itu sesungguhnya bagian dari ajaran Islam. Dari sila pertama sampai kelima, semuanya selaras dengan ajaran Islam. Jadi tidak perlu mempertentangkan,” tegasnya.

Ia berharap, pembubaran Ormas ke depannya tidak perlu lagi terjadi. Dalam pandangannya, pembubaran Ormas tidak serta merta akan menyelesaikan persoalan, malah sebaliknya, akan membuat suasana menjadi kurang kondusif.

“Saya menghimbau agar semua aktivis Islam, dari Ormas manapun dan dari partai apapun untuk tidak mempermasalahkan denokrasi,” katanya. (Syamsul)