JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin melakukan sinkronisasi aturan demi mengatasi tumpang tindihnya aturan perundangan. Pihaknya menilai selama ini belum melihat upaya maksimal dari pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan banyaknya peraturan yang tumpang tindih di Indonesia.

“Yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih, menumpuk peraturan,” kata Prabowo di arena debat perdana, Kamis (17/1) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Prabowo selanjutnya menyampaikan rencananya untuk membenahi masalah aturan yang tumpang tindih di pemerintah pusat dan daerah. Ia akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan bantuan pakar hukum.

“Kami akan memberdayakan badan pembinaan hukum nasional (BPHN). Kami akan perkuat dengan pakar hukum terbaik untuk sinkronisasi, penyelarasan sehingga Undang-Undang di pusat tidak bertabrakan dengan di daerah,” ujar Prabowo.

Baca juga: Ini Rincian 6 Segmen Debat Capres Perdana

Hal itu disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan seputar banyaknya peraturan pemerintah dan daerah yang tumpang tindih.

Prabowo menegaskan sinkronisasi itu bukan hal mudah, namun wajib dilakukan.

“Ini sulit, ini pekerjaan bedar tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum supaya semua tahu sistem hukum bekerja untuk semuanya,” tegasnya.

Pasangan Prabowo-Sandi ingin memastikan adanya kepastian hukum yang menghadirkan peluang investasi, lapangan kerja dan ujungnya kemakmuran rakyat.

Presiden, kata Prabowo, adalah chief law enforcement yang harus mampu menjadi pemimpin yang melakukan terobosan untuk menciptakan kepastian hukum di Indonesia.

“Kepastian hukum ini prioritas utama Prabowo-Sandi,” tuturnya.

Sandiaga Uno menambahkan, pekerjan besar ini juga harus berada di bawah komando presiden dan wakil presiden.

“Antisipasi publik juga penting, libatkan ahli universitas daerah dan pusat, karena banyak produk hukum diterbitan Pemda dan DPRD, dan akan dipimpin oleh pemimpin utama presiden dan wakil presiden, akan memastikan sinkronisasi untuk menghadirkan kepastian hukum,” kata Sandiaga.

Menurut Sandi, harmonisasi aturan ini untuk memberikan kepastian hukum untuk semua lapisan masyarakat.

“Ägar memberi keadilan bukan hanya untuk orang kaya tetapi juga seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kandidat perdana dalam Pilpres 2019 yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. (SU05)