JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Gerindra menyoroti pembentukan tim gabungan penyidik kasus Novel Baswedan. Menurut Gerindra, tim gabungan ini seperti sengaja dibentuk demi kepentingan Jokowi dalam menghadapi debat capres pada Kamis (17/1) mendatang.

“Pembentukan tim gabungan penyidik oleh Polri itu terindikasi hanya demi kepentingan debat capres pekan depan,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, kepada wartawan, Sabtu (12/1).

Andre menduga tim gabungan itu dibentuk agar Jokowi punya jawaban jika mendapatkan pertanyaan tentang kelanjutan kasus teror terhadap Novel. Diketahui, debat perdana capres-cawapres bertemakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Ini kan hanya untuk menjawab kalau ada pertanyaan ke presiden tentang Novel Baswedan. Presiden bisa bilang kalau sudah ada tim baru yang dibentuk. Padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan tim baru ini, tapi TGPF sesuai permintaan Novel, KPK, dan masyarakat,” tukasnya.

Baca juga: Pihak Novel Baswedan Khawatir Tim Gabungan Dibentuk Demi Debat Capres

Meski Andre berharap tim bekerja dengan benar, namun ia pesimis tim tersebut bisa mengungkap kasus Novel. Sebab, menurutnya, tim saat ini merupakan ‘tim daur ulang’.

“Kami berharap tim ini bekerja dengan benar. Tapi kami pesimis bahwa tim ini bisa menyelesaikan kasus Novel. Ini kan tim daur ulang saja. Tim lama yang disisipi nama baru,” ujar Andre.

Sebelumnya, Polri membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Tim dibentuk lewat Surat Tugas Kapolri Nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Surat ini terbit pada Selasa (8/1), dan berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Baca juga: Polri Bentuk Tim Gabungan Ungkap Kasus Novel, Begini Respons KPK

Polri mengikutsertakan tujuh pakar dalam tim gabungan untuk mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Ketujuh pakar antara lain mantan Wakil Ketua KPK Idriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim. (SU05)