JAKARTA – Pimpinan DPR RI menerima perwakilan empat fraksi yang menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal menyandang status terdakwa kasus penodaan agama. Empat fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Pengaktifan kembali Basuki sebagai Gubernur DKI dinilai janggal dan melanggar sejumlah aturan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengatakan pihaknya menerima usulan hak angket yang telah ditandangani setidaknya oleh 90 Anggota Dewan lintas fraksi. Menurutnya, hal itu sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pengunaan hak angket.

“Dari usul inisiatif ini, sudah mencukupi syarat. Syaratnya adalah minimal 25 Anggota dan lebih dari 1 fraksi. Saat ini sudah ada 90 Anggota dan 4 fraksi  Kami atas nama Pimpinan, akan meneruskan pada mekanisme yang berlaku,” kata Fadli, usai menerima usulan hak angket di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/02/3017) sebagaimana dilansir situs resmi dpr.go.id.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, usulan ini terlebih dahulu akan disampaikan di Rapat Pimpinan, untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus), dan kemudian diagendakan pada Rapat Paripurna.

“Jika Paripurna telah menggulirkan ini, maka nanti akan menjadi Pansus yang bisa menyelidiki tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah, UU KUHP, maupun UU lain, bahkan konstitusi,” tegas Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun berharap Anggota Dewan lain untuk berpartisipasi dalam angket itu. “Mudah-mudahan akan lebih banyak Anggota maupun dari fraksi lain untuk ikut menandatangani inisiatif untuk hak angket tentang pengaktifan lagi Ahok sebagai Gubernur dengan status terdakwa,” tutup Fadli.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (F-PKS) pun memastikan syarat penggunaan hak angket ini sudah dipenuhi. “Kalau mau dilihat hasilnya, nanti di Paripurna, ketika sudah dibacakan, akan didukung atau tidak oleh seluruh Anggota Dewan,” imbuh politisi asal dapil NTB itu

EDITOR : Yus Arza