JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menentapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi KTP elektronik (KTP-el).

Hal tersebut tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK yang fotonya beredar luas dikalangan wartawan sejak Senin (6/11) siang.

“Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan,” bunyi penetapan dalam surat berkop dan berstempel KPK dengan nomor B-619/23/11/2017 tertanggal 3 November 2017 tersebut.

Surat yang ditandatangani direktur penyidikan Aris Budiman tersebut ditembuskan kepada pimpinan KPK.

Sementara itu kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku belum menerima surat KPK yang menetapkan kliennya sebagai tersangka korupsi KTP-el untuk kedua kalinya tersebut.

“Saya belum pernah menerima surat penetapan tersangka Pak Setnov,” kata Fredrich di Jakarta, Senin (6/11).

Juru bicara KPK saat dikonfirmasi awak media juga membantah bahwa KPK telah mengeluarkan SPDP untuk Setya Novanto yang baru saja memenangkan gugatan praperadilan melawan KPK terkait penetapan sebagai tersangka korupsi KTP-el.

“‎Belum ada. Kami masih fokus di lima orang ini, dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara. Di sidang kan kami ajukan saksi serta bukti-bukti,” kata Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/11).

(ARif R/Hrn)