SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Seluruh kader PDIP wajib mendukung pasangan cagub/cawagub yang diusung partainya di Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang. Jika membelot, maka kader tersebut akan dipecat. Hal itu disampikan Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi.
“Keputusan ini sudah final dan mengikat. Karena itu, setiap kader wajib mendukung kandidat yang kita usung, jika tidak maka akan kita pecat,” kata Kusnadi, di Surabaya, Senin (9/10).
Selain itu, lanjut Kusnadi, kader PDIP juga wajib menjalankan tugas dan perintah partai. Ia berharap tidak ada kader yang mengeluh keputusan partai nantinya.
“Seorang kader harus tunduk dan patuh apapun keputusan partai. Tidak ada alasan kader membelot apalagi melawan keputusan partai. Apapun dan siapapun kandidat yang PDIP usung, semua kader harus siap menjalankannya,” tegasnya.
Menurut Kusnadi, warning pemecatan ini diputuskan untuk mengantisipasi kader yang kecewa, mengingat isu yang beredar DPP PDIP telah menentukan Cagub-Cawagub Jatim 2018 yaitu Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul-Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Kabarnya, pasangan cagub dan cawagub itu akan dideklarasikan di kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada Ahad, 15 Oktober 2017 pekan ini.
“Kami harap setiap kader tidak mengeluh, menerima keputusan partai. Tidak ada alasan untuk membelot,” ujarnya.
PDIP hampir pasti akan berkoalisi dengan PKB untuk mengusung Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai cagub di Pilgub Jatim 2018 mendatang. Menurut Untari, kesepakatan kedua partai itu merupakan keputusan di tingkat DPP. Artinya, PKB dan PDI Perjuangan akan bersama-sama mendukung Gus Ipul.
“Jadi cagubnya dari PKB, sementara cawagubnya dari PDI Perjuangan. Jadi sudah 90 persen PDIP bakal usung Gus Ipul bersama PKB di Pilgub Jatim, sementara sisanya 10 persen adalah masih menentukan cawagubnya,” kata Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari beberapa waktu lalu.
Kata Untari, ada empat nama berpeluang dipasangkan dengan Gus Ipul. Mereka adalah Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Budi ‘Kanang’ Sulistyono, dan Kusnadi. “Nanti, kaum Marhaen dan Nahdliyyin akan bersatu untuk memenangkan Pilgub Jatim 2018 mendatang,” katanya. (Amal/Hrn)
Konsekuensi dari pilihan memang seperti itu. Harus ikut aturan organisasi yang telah kita pilih. Kalau tidak begitu, akan sulit bagi organisasi mengatur gerak langkahnya.
Tapi itu bagi organisasi tanpa figur yang kuat, atau sistem kaderisasi yang lemah. Apalagi jika komitmen-komitmen dasar seperti itu diumbar ke publik dalam bentuk “ancaman”. Sama sekali bukan budaya sebuah organisasi yang mapan. Minimal, menunjukkan kegalauan internal organisasi.
Tanpa masalah internal pun, partai ini belum tentu menang. Berkaca dari kekalahan telak di DKI…?