JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa presidential threshold 20% yang telah disahkan di UU Pemilu, berpotensi hanya melahirkan calon Presiden tunggal jika menggunakan hasil pemilihan legislatif tahun 2014.
“Kemungkinan lainnya, muncul dua pasangan calon presiden, Jokowi (PDIP) dan Prabowo Subianto (Gerindra). Yang lain nggak bisa maju, dari dulu takut amat ama saya, padahal kalau saya maju (calon presiden), belum tentu menang kan, biarin aja,” kata Yusril yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang ini di gedung MK, Jakarta, Senin (7/8).
Yusril menegaskan bahwa ia akan mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstirusi (MK) setelah diundangkan dan ditandatangani Presiden Jokowi.
Ada dua pertimbangan yang mendasari Yusril menolak presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen yaitu pertimbangan konstitusional maupun politik.
Terkait alasan konstitusional, menurutnya sudah dijelaskan dalam pasal 22 E dikaitkan pasal 6 A UUD 1945 bahwa pasangan calon presiden diajukan oleh Parpol peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan.
“Sementara sekarang ini Pemilu dilaksanakan serentak. Jadi tidak mungkin menggunakan presidential treshold kecuali terpaksa memakai hasil Pemilu lalu,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Yusril, hasil pemilihan legislatif 2014 tersebut sudah digunakan Jokowi untuk maju menjadi calon Presiden pada Pilpres 2014.
Sementara alasan politik menurut Yusril adalah selama lima tahun telah terjadi perubahan peta politik sehingga tidak bisa lagi digunakan hasil pileg 2014 sebagai penentu untuk pilpres 2019.
(Hrn)
Orang banyak salah pasti senantiasa TAKUT dalam setiap detik hidupnya, kalo kita tahu betapa dia gak pernah bisa tidur nyenyak selalu mimpi buruk sungguh kasihan lho sijokodok. Karena ketakutan juga sehingga langkah dan tindakannya selalu salah sebagaimana fir’oun ketika dengar akan lahir seorang nabi yang akan menghancurkan kekuasaannya
Yg pinter jadi DPR to rubah lagi aturanya bisa ga