Pencarian Rumah Mewah di Lamudi Meningkat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemberlakuan aturan baru tentang pajak hunian mewah ternyata cukup mendorong minat pencarian rumah mewah di portal properti Lamudi.co.id.

Berdasarkan data Lamudi, dalam kurun waktu satu bulan Juni-Juli 2019, tren pencarian rumah dengan harga di atas Rp 10 miliar di kawasan mewah seperti Menteng, Kemang dan Pondok Indah meningkat 2% hingga 4%.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019. Aturan baru tersebut merevisi harga ambang rumah mewah dari Rp 20 miliar menjadi 30 Miliar per unit. Kemudian juga menurunkan tarif untuk pajak barang mewah dari 5% menjadi 1%.

Menurut Yoga Priyautama, Commercial Director Lamudi.co.id, kebijakan baru tentang penghapusan pajak barang mewah tersebut dapat memberikan angin segar terhadap bisnis properti terutama di kelas atas.

“Selama ini banyak pengembang yang kesulitan untuk memasarkan rumah di segmen atas, bukannya karena minimnya daya beli, tetapi karena kondisi situasi politik yang masih belum stabil,” kata Yoga.

Yoga mengatakan, diberlakukannya aturan ini diharapkan dapat membantu kepercayaan diri pengembang untuk membangun produk properti di segmen atas yang sebenarnya dapat memberikan margin keuntungan yang cukup besar kepada developer.

“Empat tahun belakangan ini banyak pengembang yang tidak ingin mengambil resiko, mereka lebih banyak mengeluarkan produk yang menyasar kelas menengah karena segmen ini tidak terpengaruh dengan situasi politik dan ekonomi,” kata Yoga.

Di Portal properti Lamudi.co.id sendiri jumlah iklan rumah di Jakarta dengan harga di atas Rp 10 miliar ada sekitar 13.757 listing yang tersebar di berbagai kawasan elit seperti Pondok Indah, Menteng, Kemang, Puri Indah, Kebayoran Baru dan lain-lain.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.