Bagaimana Bisnis Properti Jakarta Jika Ibu Kota Dipindahkan?

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wacana pemindahan ibukota negara kembali kencang bergulir, isu ini mulai diperbincangkan setelah Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas di istana, Senin (29/4) lalu. Lantas bagaimana nasib bisnis properti di Jakarta jika ibukota dipindahkan?

Menurut Mart Polman, Managing Director Lamudi.co.id, rencana pemindahan Ibu Kota ini bisa berdampak positif terhadap bisnis properti di Jakarta, karena walaupun tidak menjadi Ibu Kota lagi, Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, sehingga aktivitas jual beli properti tidak akan terganggu dengan masalah politik dan pemerintahan.

“Khusus untuk properti kelas atas memang sangat berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi, jadi jika Ibu Kota berpindah maka bisnis jual beli properti untuk segmen atas akan tetap terjaga,“ kata Mart.

Mart juga tetap meyakini bahwa kebutuhan hunian di Jakarta akan tetap tinggi, karena kota ini memiliki pasar properti yang sudah terbentuk, terutama untuk segmen hunian vertikal yang terkoneksi dengan moda transportasi LRT, busway dan MRT.

Selain Jakarta, Mart menilai dampak positif juga akan dirasakan pada daerah yang dipilih sebagai Ibu Kota baru, karena nantinya di sana akan dibangun beragam hunian dan infrastruktur baru yang dapat mendorong meningkatnya pasar properti.

“Kebijakan pemindahan Ibu Kota menjadi sangat penting. Namun, sebelum ditentukan, pemerintah tentunya perlu melakukan berbagai kajian mendalam karena selain akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kesiapan infrastruktur juga akan menjadi salah satu pertimbangan mendasar,” ujarnya

Sekadar catatan, berdasarkan data Lamudi.co.id, saat ini Jakarta menjadi kota paling favorit dicari oleh pencari rumah dengan area pencarian terbanyak berada di kawasan Jakarta Selatan.

Rata-rata harga rumah di Jakarta yang paling murah dijual Rp 11 juta per meter persegi, sementara termahal bisa mencapai Rp 62 juta per meter persegi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

The SOMAD Power

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.