Terkait Penolakan Ustadz Somad, Fahira: PGN Ormas “Kudet”

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Komite III DPD RI yang membidangi persoalan keagamaan Fahira Idris mengaku heran dan tidak habis pikir dengan masih adanya penolakan atas kehadiran ustadz Abdul Somad (UAS) di suatu daerah untuk berceramah.

Hal itu disampaikan Fahira terkait munculnya surat LSM Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang berisi larangan dan penolakan kehadiran ustadz Abdul Somad berceramah di acara Tablig Akhbar di Semarang pada 30-31 Juli 201 mendatang.

“Terlebih alasan yang dikemukan sangat tidak berdasar, keliru, dan mengada-ngada karena menuduh UAS dengan berbagai label yang tidak benar, mulai dari radikal, (corong) HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), bahkan anti NKRI, dan tuduhan tidak berdasar lainnya,” kata Fahira lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Kamis (26/7).

Padahal, menurut Fahira, ustadz Somad dalam setiap ceramahnya selalu menyebarkan pesan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin dan pesan persatuan umat.

“Mohon maaf saja, ormas yang nolak UAS itu kudet atau kurang update. Kalau UAS radikal mana mungkin diundang ceramah di depan Wapres, Wakapolri, Kepala BIN. Kalau UAS Anti NKRI mana mungkin diundang banyak institusi pemerintahan dan militer bahkan banyak kepala daerah,” tegas Fahira.

Baca juga: Jika Melanggar, Polri Akan Tindak Tegas Ormas Yang Tolak Ustadz Somad di Semarang

Bahkan pada Awal Juni 2018 lalu, ustadz Somad, lanjut Fahira, diundang khusus KSAD untuk mengisi kajian di depan jajarannya. Ceramah UAS mendapat sambutan antusias bahkan KSAD menegaskan, UAS terbukti sangat cinta NKRI.

“Jangan lupa, UAS juga pernah satu panggung dan berdiskusi dengan Kapolri di sebuah acara kajian di stasiun TV swasta. Menuduh UAS radikal, sama artinya ormas tersebut menafikan dan tidak menganggap tokoh dan institusi negara yang pernah mengundang UAS. Saya berharap surat penolakan tersebut ditarik saja,” tukas Fahira.

Apa yang terjadi di Bali, sambung Fahira, harus menjadi pelajaran bagi ormas yang menolak kehadiran UAS di Semarang. Paska penolakan UAS di Bali, ormas yang menolak, beberapa hari kemudian, meminta maaf atas penolakan dan kejadian yang kurang menyenangkan itu.

“Sikap tegas Polri yang akan melakukan penegakan hukum apabila nanti terjadi tindakan fisik atau perbuatan pidana terkait penolakan tabligh akbar ini menjadi dasar bagi umat agar tidak ragu menghadiri dan mengawal tabligh akbar ini,” ujar Fahira.

Fahira mengapresiasi sikap tegas Polri yang menyatakan surat penolakan Tabligh Akbar UAS tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebab yang berhak melarang sesuai amanat UU adalah Polri.

“Sudah jelas ormas yang menolak ini kurang update perkembangan isu terkait UAS. Saya sangat apresiasi sikap tegas Polri terkait penolakan ormas ini,” pungkas Fahira. (ARif R)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER