PSI Nonaktifkan Empat Kadernya yang Dukung Perda Syariah dan Poligami

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menonaktifkan empat kadernya yang menyetujui adanya Perda Syariah dan poligami. Penonaktifan ini merupakan sikap tegas DPP PSI untuk mendispilinkan kader dan menjunjung tinggi nilai yang diperjuangkan partai.

“Jika ada kader yang tidak sepakat dengan DNA PSI terpaksa kami harus melepas mereka. PSI sangat serius dalam menegakkan nilai-nilai kami sehingga terhitung hari ini DPP PSI menonaktifkan keempat kadernya,” kata Wasekjen PSI, Satia Chandra Wiguna, kepada wartawan, Jumat (21/12).

Pertama, kata Chandra, caleg DPR RI PSI dari Dapil Jawa Timur XI Husin Shihab. Husin dinilai melanggar nilai-nilai penghargaan terhadap perempuan.

“Berdasarkan rapat pleno DPP PSI, kami memutuskan menonaktifkan Bro Husin dengan alasan telah melanggar nilai-nilai PSI soal penghargaan kepada perempuan,” kata Chandra.

Kedua adalah Nadir Amir. Nadir mengundurkan diri sebagai caleg DPRD II Bone lantaran menyetujui poligami.

“Alasannya, yang bersangkutan tidak setuju dengan sikap DPP PSI soal poligami,” kata Chandara

Ketiga, lanjut Chandra, adalah Ketua DPD Gowa dan juga Caleg DPRD Propinsi Dapil Sulsel III Muhammad Ridwan yang tidak setuju dengan sikap PSI soal Perda Syariah.

“Bro Ridwan tidak setuju dengan sikap PSI soal Perda Agama,” ujar Chandra.

Baca juga: Karena Pernyataan Grace Tolak Perda Syariah, Ketua DPD PSI Mengundurkan Diri

Kader keempat adalah Ketua DPD PSI Kota Cirebon, Yuki Eka Bastian. Eka, kata Chandra, melakukan praktik poligami.

“Ia mengundurkan diri karena melakukan praktik poligami,” jelasnya. (SU05)

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER