JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menonaktifkan empat kadernya yang menyetujui adanya Perda Syariah dan poligami. Penonaktifan ini merupakan sikap tegas DPP PSI untuk mendispilinkan kader dan menjunjung tinggi nilai yang diperjuangkan partai.

“Jika ada kader yang tidak sepakat dengan DNA PSI terpaksa kami harus melepas mereka. PSI sangat serius dalam menegakkan nilai-nilai kami sehingga terhitung hari ini DPP PSI menonaktifkan keempat kadernya,” kata Wasekjen PSI, Satia Chandra Wiguna, kepada wartawan, Jumat (21/12).

Pertama, kata Chandra, caleg DPR RI PSI dari Dapil Jawa Timur XI Husin Shihab. Husin dinilai melanggar nilai-nilai penghargaan terhadap perempuan.

“Berdasarkan rapat pleno DPP PSI, kami memutuskan menonaktifkan Bro Husin dengan alasan telah melanggar nilai-nilai PSI soal penghargaan kepada perempuan,” kata Chandra.

Kedua adalah Nadir Amir. Nadir mengundurkan diri sebagai caleg DPRD II Bone lantaran menyetujui poligami.

“Alasannya, yang bersangkutan tidak setuju dengan sikap DPP PSI soal poligami,” kata Chandara

Ketiga, lanjut Chandra, adalah Ketua DPD Gowa dan juga Caleg DPRD Propinsi Dapil Sulsel III Muhammad Ridwan yang tidak setuju dengan sikap PSI soal Perda Syariah.

“Bro Ridwan tidak setuju dengan sikap PSI soal Perda Agama,” ujar Chandra.

Baca juga: Karena Pernyataan Grace Tolak Perda Syariah, Ketua DPD PSI Mengundurkan Diri

Kader keempat adalah Ketua DPD PSI Kota Cirebon, Yuki Eka Bastian. Eka, kata Chandra, melakukan praktik poligami.

“Ia mengundurkan diri karena melakukan praktik poligami,” jelasnya. (SU05)