Coret OSO dari DCT, Ketua KPU Dipolisikan Pengurus Hanura

0
39
  • 4
    Shares
OSO-Wiranto
Oesman Sapta Odang alias OSO (kiri) dan Wiranto (kanan). (Foto: Dok Hanura)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áKetua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari dilaporkan Partai Hanura ke Bareskrim Polri karena tidak memasukkan Oesman Sapta Oedang (OSO) ke Daftar Calon Tetap (DCT).

“Melaporkan saudara Hasyim Asyari dan Arief Budiman dari KPU terkait dengan keputusan PTUN yang tidak ditaati oleh keduanya. Oleh karena itu, kita melaporkan keduanya yang telah melakukan pelanggaran pidana,” kata Ketua DPD DKI Jakarta Muhammad Sangaji, Kamis (20/12) di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat.

Hasyim dan Budi dipolisikan dengan nomor laporan LP/B/1649/XII/2018/BARESKRIM Tanggal 20 Desember 2018.

Keduanya dilaporkan atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Dari laporan tersebut, Sangaji berharap polisi segera bertindak dan menetapkan Hasyim dan Arief sebagai tersangka karena melanggar aturan.

Sementara itu, Ketua DPP Hanura Benny Ramdhani menambahkan, Hasyim dan Arief dilaporkan lantaran melakukan pencemaran baik di mana keduanya menyampaikan di hadapan publik terkait putusan PTUN.

“KPU RI memaksakan untuk Pak OSO dicoret, dikeluarkan. Kalaupun mendaftar harus mengajukan surat pengunduran diri. Sekarang ketika perjuangan hukum kita lewat PTUN menang, kenapa KPU tidak serta merta melaksanakan keputusan itu?” kata Benny.

Sebelumnya, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) harus tetap menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol jika tetap ingin jadi caleg DPD. OSO diberikan waktu oleh KPU hingga 21 Desember untuk menyerahkan surat tersebut.

“Maka kami minta kepada Pak OSO sebagai Ketua Umum Hanura, untuk melengkapi juga (surat pengunduran diri) sampai dengan batas waktu tanggal 21 Desember,” ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (12/12)

Ia mengatakan batas waktu penyerahan ini sebelum KPU melakukan validasi surat suara. Surat suara sendiri akan mulai divalidasi pada tanggal 24 Desember 2018.

Kemudian, pengurus DPP Hanura didampingi 34 Ketua DPD Hanura dan ratusan kader Hanura mendatangi KPU RI, Kamis (20/12) pagi, menuntut KPU tetap memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI.

Mereka menekankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pengurus parpol tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI tidak berlaku surut, layaknya putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU