Saldi Isra Disumpah Sebagai Hakim Konstitusi

JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Prof Saldi Isra akhirnya secara resmi menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Patrialis Akhbar yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Saldi mengucapkan sumpah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2017-2022 di Istana Negara dengan disaksikan oleh Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, pimpinan lembaga tinggi negara serta para Menteri Kabinet Kerja.

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-udangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti bagi nusa dan bangsa,” ucap Saldi Isra, hari ini, Selasa (11/4).

Pengangkatan Saldi sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan surat Keputusan Presiden No 40P/2017, setelah Jokowi memilih Saldi dari tiga calon yang diajukan oleh Panitia Seleksi Hakim MK.

BACA JUGA:  Peringati Sumpah Pemuda, Ini Pesan Presiden Jokowi

Setelah mengucapkan sumpah, Pria kelahiran Paninggahan Solok, Sumatera Barat 20 Agustus 1968 ini, menandatangani berita acara pengucapan sumpah Hakim Konstitusi.

Saldi yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara mendapatkan gelar Master of Public Administration dari Universitas Malaya, Malaysia, pada 2001 dan gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2009 dengan predikat cum laude. Ia juga meraih berbagai penghargaan seperti Tokoh Muda Inspiratif versi Kompas (2009), Bung Hatta Anti-Corruption Award (2004), dan Megawati Soekarnoputri Award sebagai Pahlawan Muda Bidang Pemberatansan Korupsi (2012).

Saldi banyak melahirkan karya-karya tulis yang merupakan hasil pemikirannya dalam dunia tata negara dan dukungan kepada gerakan anti korupsi.

 

EDITOR: Harun S

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.