Jubir Istana: Pernyataan Luhut Tidak Wakili Presiden

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan bahwa pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak mewakili sikap Presiden Jokowi.

“(Pernyataan) Pak Luhut menurut saya, tidak mewakili sikap Presiden, ini perlu digarisbawahi,” kata Johan di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (21/3).

Pernyataan Luhut yang dimaksud adalah kalimat “Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kami bisa cari dosamu, memang kamu siapa?” yang disampaikan Luhut dalam seminar nasional di kantor BPK pada Senin (19/3).

Luhut tidak menyebutkan kepada siapa pernyataan itu ditujukan namun pernyataannya itu lalu direspon oleh PAN karena merasa bahwa kalimat itu ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais.


Amien Rais diketahui memang mengkritik pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Jokwi. Amien menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah karena 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu namun didiamkan oleh pemerintah.

“Ucapan Pak Luhut disampaikan dalam sebuah seminar, gayanya kan begitu Pak Luhut, tidak mencerminkan sikap Presiden atau tidak mencerminkan sikap pemerintah. Itu lebih pada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampainannya juga seperti itu, seperti pemilihan kata, Pak Amien Rais juga begitu kan gayanya suka blak-blakan baik Pak Amien maupun Pak Luhut,” tambah Johan.

BACA JUGA:  Presiden: Bangsa Harus Yakin Indonesia Tetap Berdiri

Baca juga: Terkait Ancaman Luhut, SBY Ingatkan Pemerintah Jangan Arogan Tanggapi Kritik

Sehingga Johan pun meminta agar maksud dari pernyataan Luhut itu ditanyakan langsung kepada Luhut.

“Lebih baik ditanya lebih detil lagi ke Pak Luhut apa maksud yang disampaikan itu, tapi saya minta teman-teman juga jangan melihat secara parsial, tapi konteksnya dia bicara panjang lebar itu, jangan kemudian yang mencuat soal saya akan cari-cari dosa itu,” tambah Johan.

Baca juga: PAN: Yang Harusnya Minta Maaf Luhut, Bukan Amien Rais

Kisruh antara Luhut dan Amien itu juga memicu tanggapan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai pemerintah harus menerima kritikan secara bijak dan tak arogan.

“Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juga tak boleh absolut,” kata SBY dalam jumpa pers Tour de Jawa Barat Partai Demokrat di Purwakarta. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi