Jokowi Tantang Mahasiswa Demo Dukung Pemerintah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menantang mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan demonstrasi untuk mendukung program-program pemerintah.

“Saya tidak pernah didemo. Didemo, dong! Demo mendukung. Ada yang demo mendukung gitu, loh, tapi ini tidak ada,” kata Presiden Jokowi saat menerima peserta Konferensi Mahasiswa Nasional di Istana Bogor, Jumat (7/12).

Konferensi Mahasiswa Nasional tersebut berlangsung di Universitas Islam Nasional (UIN) Jakarta pada 3-6 Desember 2018 dan menghasilkan 11 rekomendasi di bidang pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesejahteraan guru, keadilan sosial dan penegakan HAM.

Setelah menerima rekomendasi tersebut, Presiden meminta mahasiswa untuk mendukung sejumlah kerja pemerintah termasuk mengambil sejumlah sumber daya ekonomi yang tadinya dikuasai oleh asing.

Jokowi merasakan selama ini bukannya mendapat dukungan, yang merebak justru isu pemerintah antek asing.

“Saya dibiarkan jalan sendiri malah dibilang antek asing. Ini bagaimana dibolak-balik,” kata Jokowi.

Jokowi membantah jika pemerintahannya disebut pro asing. Ia mengklaim justru di era kepemimpinannya banyak aset asing yang diambil alih.

“Coba blok Mahakam, berapa puluh tahun dipegang Prancis-Jepang? Tahun 2015 kita ambil dan serahkan 100 persen kepada Pertamina. Lalu ada blok Rokan yang dikelola Chevron sudah berapa puluh tahun? Lebih dari 30 tahun dikelola Amerika, dan sekarang sudah dimenangkan 100 persen oleh Pertamina,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi menjelaskan negoisasi untuk memiliki saham mayoritas Freeport sangat alot. Namun ia memastikan pada bulan ini semuanya beres.

“Akan kami selesaikan 100 persen dan mayoritas 51 persen jadi milik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Presiden, untuk mengambil alih sumber-sumber ekonomi tersebut bukanlah tanpa tekanan.

“Mudah ambil seperti itu? Tidak ada tekanan? Kalau tidak ada tekanan sudah dari dulu kita ambil, tapi tidak bimbang saya, saya maju terus saja. Ada yang dukung atau tidak mendukung itu sudah tugas kita untuk menyelesaikannya, yang nyatanya kita bisa,” ungkapnya.

Jokowi juga merasa heran lantaran hanya di zaman pemerintahannya isu pemerintah pro asing meluas. Jokowi mempertanyakan mengapa puluhan tahun saat Freeport masih dikuasai asing tidak ada yang menyebut pemerintahan sebelumnya antek asing.

“Bertahun-tahun tidak ada yang bilang antek asing. Begitu 4 tahun ini antek asing, antek asing, ini bagaimana sih? Kita kan sudah berusaha untuk ke sana, tapi memang ada yang mudah, ada yang setengah mudah, sulit, ada yang tidak bisa,” pungkasnya.

Ikut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Natsir dan Menteri Sosial Agus Gumiwang. (Ant/SU05)

12 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER