Akui Teken Pergub 146 Tahun 2014 Terkait Reklamasi, Ini Penjelasan Jokowi

7
1075
Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi ruas Kualanamu menuju Sei Rampah dan Jalan Tol Medan-Binjai ruas Medan Helvetia menuju Megawati Binjai, Jumat (13/10/2017).

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah menandatangani satupun peraturan terkait reklamasi baik selama menjadi Presiden maupun saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Presiden menjawab kontroversi yang muncul terkait adanya Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 146 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang ia tandatangani semasa masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Pergub itu kan pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. gitu loh. jangan di……., bukan (izin) reklamasinya,” jelas Jokowi kepada media di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11).

Jokowi beralasan bahwa Pergub yang ia teken tersebut bukan Pergub izin reklamasi, seperti yang ia maksud dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Istana Negara, Senin (30/10) lalu, tapi Pergub terkait petunjuk teknis bagaimana mengurus izin Reklamasi.

“Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa. Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” ungkap Jokowi.

Jokowi pun kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin untuk proyek reklamasi, baik saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta maupun sebagai Presiden.

“Ya saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai Gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sudah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya dalam pertemuan dengan para pimpinan media massa di Istana Negara, Senin (30/10) Jokowi menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan satupun peraturan terkait reklmasi.

“Saya bisa saja mengeluarkan perpres. Tapi, di mana marwah hukum dan kepastian beinvestasi jika perpres terdahulu dibatalkan presiden berikutnya?” kata Jokowi.

Namun pernyataan Presiden tersebut terbantahkan setelah ditemukannya Pergub nomor 146 tahun 2014, yang ditandatangani Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2014, saat masih menjabat Gubernur DKI.

(ARif R/Hrn)

loading...

7 KOMENTAR

  1. Emang siiiih bisa begitu hanya petunjuk atau tutorial(krn belum baca), kalau yg bikin konsultan ya tidak ada efeknya, tapi kalau yg bikin penguasa/pejabat pemegang aturan ya tentu menjadi acuan diikuti.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...

Akhirnya Basarnas Temukan Pendaki Gunung Gamalama yang Hilang

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Tim Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut), bersama warga Moya akhirnya berhasil menemukan seorang mahasiswi STIKIP Ternate bernama Rahmi Kadis (21 tahun) dinyatakan...