Akui Teken Pergub 146 Tahun 2014 Terkait Reklamasi, Ini Penjelasan Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah menandatangani satupun peraturan terkait reklamasi baik selama menjadi Presiden maupun saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Presiden menjawab kontroversi yang muncul terkait adanya Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 146 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang ia tandatangani semasa masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Pergub itu kan pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. gitu loh. jangan di……., bukan (izin) reklamasinya,” jelas Jokowi kepada media di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11).

Jokowi beralasan bahwa Pergub yang ia teken tersebut bukan Pergub izin reklamasi, seperti yang ia maksud dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Istana Negara, Senin (30/10) lalu, tapi Pergub terkait petunjuk teknis bagaimana mengurus izin Reklamasi.

“Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa. Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” ungkap Jokowi.

Jokowi pun kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin untuk proyek reklamasi, baik saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta maupun sebagai Presiden.

“Ya saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai Gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sudah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya dalam pertemuan dengan para pimpinan media massa di Istana Negara, Senin (30/10) Jokowi menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan satupun peraturan terkait reklmasi.

“Saya bisa saja mengeluarkan perpres. Tapi, di mana marwah hukum dan kepastian beinvestasi jika perpres terdahulu dibatalkan presiden berikutnya?” kata Jokowi.

Namun pernyataan Presiden tersebut terbantahkan setelah ditemukannya Pergub nomor 146 tahun 2014, yang ditandatangani Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2014, saat masih menjabat Gubernur DKI.

(ARif R/Hrn)

7 KOMENTAR

  1. Emang siiiih bisa begitu hanya petunjuk atau tutorial(krn belum baca), kalau yg bikin konsultan ya tidak ada efeknya, tapi kalau yg bikin penguasa/pejabat pemegang aturan ya tentu menjadi acuan diikuti.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Goenawan Mohamad, Nyaplok JP dan Ngobok-obok PAN

Setelah berhasil mengobok-obok dan mencaplok Jawa Pos, Goenawan Mohamad (GM) sekarang mengalihkan operasinya dengan mengobok-obok PAN (Partai Amanat Nasional).

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER