Wiranto: Sebagai Ormas Islam, GP Ansor Tak Mungkin Sengaja Bakar Kalimat Tauhid

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan terkait pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Kabupaten Garut, oleh anggota Banser NU telah diklarifikasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

“PBNU telah meminta kepada GP Ansor untuk mengklarifikasi kejadian di Garut dan menyesalkan cara tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman,” kata Wiranto dalam konferensi pers usai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (23/10).

Wiranto menjelaskan pembakaran bendera dan ikat kepala bertulisan kalimat tauhid tersebut terjadi karena bendera itu dianggap sebagai atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi massa Islam yang sudah dilarang keberadaannya berdasarkan putusan pengadilan.

Baca juga: Antisipasi Adu Domba, Wiranto Gelar Rakorsus Terkait Pembakaran Bendera Tauhid

“Namun, sesungguhnya sebagai ormas Islam, (GP Ansor) tidak mungkin dengan sengaja membakar ‘kalimat tauhid’, yang sama artinya melakukan penghinaan terhadap diri sendiri. Ini semata-mata ingin membersihkan pemanfaatan kalimat tauhid oleh organisasi HTI yang telah dilarang keberadaannya,” ujar Wiranto.

Terkait kasus pembakaran tersebut, kata Wiranto, GP Ansor telah menyerahkan tiga oknum anggota Banser yang diduga melakukan pembakaran ke pihak kepolisian untuk dilakukan pengusutan sesuai hukum yang berlaku.

Wiranto mengatakan, kabar mengenai kejadian itu telah beredar luas dan berkembang ke arah adu domba antar organisasi massa dan berisiko menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Baca juga: Kasus Pembakaran Bendera Tauhid, HNW: Jangan Dipelintir Sebagai Bendera HTI

“Pada akhirnya hanya akan mengusik persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk mengambil Iangkah-langkah dalam rangka menjaga stabilitas di masyarakat,” tukasnya.

Rakorsus membahas peristiwa pembakaran bendera tauhid ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, perwakilan MUI, perwakilan PBNU dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri tersebut. (ARif R)

16 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER