close

Terkait “Fiksi” Rocky Gerung, SETARA Institute: Jangan Pasung Kebebasan Berpendapat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pelaporan atas Rocky Gerung, akademisi UI dan salah satu pendiri SETARA Institute ke Polda Metro Jaya dianggap kembali mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan.

Ketua SETARA Institute, Hendardi mengatakan dengan rumusan yang sumir delik-delik semacam itu bisa menjerat siapapun.

“Sejak awal SETARA Institute menganggap bahwa ketentuan-ketentuan di atas adalah bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia. Kasus Rocky adalah contoh nyata terbaru bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi,” ujar Hendardi kepada SERUJI, Jumat (13/4).

Menurutnya, apa yang dikatakan Rocky tentang diksi fiksi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika.


Sebagai pengetahuan, lanjutnya, maka Rocky bebas menyampaikannya dan bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu.

“Sebagai pengetahuan pula, maka seyogyanya pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya bukan dengan pelaporan pidana. Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat merendahkan agama, kelompok, dan sebagainya,” kata Hendardi.

Dia menegaskan, kepolisian semestinya pula tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu karena kebebasan sesungguhnya hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan dipasung.

Menurutnya, pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi.

Agar tidak menjadi keranjang sampah laporan-laporan kasus seperti ini, kata Hendardi, apalagi banyak didasari oleh motif-motif politik, Polri mesti memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga.

Menurutnya, karena Polri bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak.

“Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini,” pungkasnya. (ArifKF/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Di Atas Putin dan Trump, Jokowi Dinobatkan Sebagai Kepala Pemerintahan Terpopuler Dunia

Tingginya popularitas Jokowi yang mengalahkan pemimpin dunia dari berbagai negara lain, menurut gzeromedia sesuatu yang sangat mengesankan. Karena, Jokowi berada di ujung pemerintahannya, jauh setelah efek 'bulan madu" saa ia terpilih lima tahun lalu.

Aa Gym: Yang Licik dan Curang Tak Akan Tenang, Runtuh Martabat Jadi Manusia Hina Dina

Tidak disebutkan dalam twit itu kepada siapa nasehat untuk berbuat adil dan tidak curang tersebut. Juga, tidak dijelaskan peristiwa apakan yang sedang terjadi sehingga ia mengingatkan soal ketidakadilan dan kecurangan.

Diduga Kelelahan, Seorang Anggota KPPS Hulu Sungai Selatan Meninggal Dunia

KANDANGAN, SERUJI.CO.ID - Anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS)...

33 TPS di Banten Menggelar Pemungutan Suara Ulang

LEBAK, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten,...

Sembilan Pelaku Pemalsuan Materai Diserahkan ke Kejaksaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Polisi melimpahkan sembilan orang dalam kasus...

Tunggu Rekapitulasi Provinsi dan Kabupaten, KPU RI Belum Mulai Rekapitulasi Nasional

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum bisa...

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Real Count KPU Sementara: Pertarungan Antar Pulau, Prabowo Unggul di 2 Pulau, Sisanya Jokowi

SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Real Count KPU: Jarak Keunggulan Prabowo Makin Besar dari Jokowi di Sumatera

Keunggulan Prabowo-Sandiaga di pulau Sumatera cukup jauh meninggalkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dari data scan C1 yang sudah masuk di sistem perhitungan (Situng) KPU sebesar 12.542.295 suara, Prabowo-Sandiaga raih sebanyak 7.220.181 suara atau  57,57 persen suara

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Jawa

Di pulau Jawa, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 110.686.690 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 20.852.357 suara (18,84%).

Tentang Korupsi Sektor Publik