Terkait “Fiksi” Rocky Gerung, SETARA Institute: Jangan Pasung Kebebasan Berpendapat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pelaporan atas Rocky Gerung, akademisi UI dan salah satu pendiri SETARA Institute ke Polda Metro Jaya dianggap kembali mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan.

Ketua SETARA Institute, Hendardi mengatakan dengan rumusan yang sumir delik-delik semacam itu bisa menjerat siapapun.

“Sejak awal SETARA Institute menganggap bahwa ketentuan-ketentuan di atas adalah bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia. Kasus Rocky adalah contoh nyata terbaru bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi,” ujar Hendardi kepada SERUJI, Jumat (13/4).

Menurutnya, apa yang dikatakan Rocky tentang diksi fiksi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika.


Sebagai pengetahuan, lanjutnya, maka Rocky bebas menyampaikannya dan bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu.

“Sebagai pengetahuan pula, maka seyogyanya pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya bukan dengan pelaporan pidana. Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat merendahkan agama, kelompok, dan sebagainya,” kata Hendardi.

Dia menegaskan, kepolisian semestinya pula tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu karena kebebasan sesungguhnya hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan dipasung.

Menurutnya, pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi.

Agar tidak menjadi keranjang sampah laporan-laporan kasus seperti ini, kata Hendardi, apalagi banyak didasari oleh motif-motif politik, Polri mesti memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga.

Menurutnya, karena Polri bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak.

“Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini,” pungkasnya. (ArifKF/Hrn)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

Nilai Para Camat Tidak Kampanyekan Jokowi, Begini Alasan Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar nilai para camat yang ada di video dukung Jokowi, tidak sedang kampanye.

Tim Prabowo-Sandi Laporkan Camat se-Makassar Yang Ada di Video Dukung Jokowi

Viral video dukungancamat se Makassar ke Paslon urut nomor 01.

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.

Apa Untungnya Bagi Ummat Islam Jika Partai-Partai Islam Terpuruk?

SERUJI.CO.ID - Pilpres dan Pileg yang diadakan serentak pada...

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

Nilai Para Camat Tidak Kampanyekan Jokowi, Begini Alasan Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar nilai para camat yang ada di video dukung Jokowi, tidak sedang kampanye.
video

Tim Prabowo-Sandi Laporkan Camat se-Makassar Yang Ada di Video Dukung Jokowi

Viral video dukungancamat se Makassar ke Paslon urut nomor 01.

TERPOPULER

Diperiksa Bawaslu, Ganjar Mengaku Tidak Ajak Kepala Daerah Dukung Jokowi

Selain itu, ada pula pertanyaan apakah Ganjar mengajak kepala daerah untuk mendukung pasangan capres Jokowi-Amin dan dijawab tidak.

Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Ketua DPC Gerindra Gunung Kidul Akan Gugat KPU

Ketua DPC Partai Gerindra Gunung Kidul, Ngadiyono Ngadiyono mempertanyakan keputusan KPU Gunung Kidul yang mencoret namanya sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Daftar Calon Tetap Pemilu 2019.

Melancong ke Kota Daeng, Jangan Lupa Coto Makassar

Jalan-jalan ke Makassar belum lengkap jika belum cicipi keenakan coto Makassar. Catat inilah lokasinya.

Jumlah Penumpang Turun, Pedagang di Soetta Mulai Was-Was Kelangsungan Usahanya

Bandara Soetta juga mulai turun jumlah penumpangnya, dan para pedagang khawatir kelanjutan usahanya.