Sumbar dan Jabar, 2 dari 5 Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terendah pada 2018

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 72,39 poin dibanding tahun 2017 yang berada pada 72,11 poin, naik 0,28 poin.

“IDI tahun 2018 mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam pemaparan data IDI tahun 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Dari data yang dirilis BPS, terdapat 5 provinsi berada di urutan terbawah dibanding 34 provinsi lainnya. Provinsi yang menduduki urutan terbawah itu adalah Sumatera Barat di posisi 5 terbawah dengan IDI pada tahun 2018 ini di 67,06 poin, turun 2,44 poin dibanding tahun 2017 yang berada di 69,50 poin.

Di posisi ke-4 terbawah adalah Jawa Barat, yang pada tahun 2018 ini IDI-nya juga turun sebesar 3,28 poin, dari sebelumnya pada tahun 2017 di 68,78 poin, menjadi 65,50 poin.

Posisi ke-3 terbawah ditempati Sumatera Utara dengan memperoleh IDI pada2018 di 64,33 poin, turun cukup tajam sebesar 3,75 dibanding tahun 2017 yang masih di 68,08 poin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.