Sumbar dan Jabar, 2 dari 5 Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terendah pada 2018


Grafis Indeks Demokrasi Indonesia di 34 Provinsi. (sumber: BPS)

Posisi kedua terbawah ditempati Provinsi Papua, dengan IDI pada tahun 2018 ini di 62,20 poin. Naik 0,86 poin dibanding tahun 2017 yang masih berada di 61,34 poin.

Provinsi dengan IDI terendah di Indonesia ditempat oleh Papua Barat, yang hanya mendapat 58,29 poin pada tahun 2018 ini, mengalami penuruan 4,47 poin dibanding tahun 2017 yang masih di 62,76 poin.

Dengan angka IDI yang berada di 58,29 poin, menempatkan Papua Barat menjadi satu-satunya Provinsi dengan IDI dalam ketegori ‘Buruk’ di Indonesia.

Adapun ketegori IDI dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni ‘Baik’ dengan nilai besar dari 80 poin, ‘Sedang’ antara 60-80 poin, dan ‘Buruk’ berada di bawah 60 poin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close