Sebelumnya Bertekad Bungkam, Lieus Sungkharisma Akhirnya Jawab Juga Pertanyaan Penyidik


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepolisian dari Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan makar Lieus Sungkharisma kini sudah mau makan dan menjawab pertanyaan dari penyidik setelah dilakukan pendekatan.

“Ya kemarin disampaikan bahwa tersangka Lieus teriak-teriak tidak akan ngomong ya, dan gak akan makan ya. Jadi setelah melakukan pendekatan akhirnya mau bicara dan menjawab semua pertanyaan penyidik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (21/5).

Pemeriksaan Lieus, kata Argo, hingga saat ini belum rampung untuk menggali unsur-unsur dugaan makar yang dituduhkan padanya.

Kendati demikian, Argo menegaskan bahwa Lieus diberikan dan dipenuhi hak-haknya, tidak dipaksakan untuk menyelesaikan langsung pemeriksaannya.

“Ya kan kami memberikan hak-hak tersangka, misalnya, dia capek dilanjutkan besoknya, jadi tidak sekaligus langsung diselesaikan pemeriksaannya,” tutur Argo.

Selain itu, Argo juga mengatakan Lieus juga kini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Meski tidak dijelaskan alasannya secara gamblang, diduga karena Lieus yang sebelumnya dianggap tidak kooperatif.

“Dia tersangka, kita tangkap ya dan kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan,” ucap Argo, menambahkan.

Lieus ditangkap di lantai enam kamar 614 di sebuah apartemen di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada hari Senin (20/5) sekitar pukul 06.40 WIB. Bersama Lieus di dalam apartemen itu, ada seorang wanita yang diakuinya sebagai Asisten Rumah Tangga (ART).

Lieus kemudian digiring oleh aparat kepolisian dan sampai di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 10.20 WIB.

Lieus Sungkharisma dilaporkan oleh Jalaludin ke Bareskrim Polri. Laporan terhadap aktivis Lieus Sungkharisma diketahui bernomor LP/B/0441/B/2019/Bareskrim tanggal 7 Mei 2019.

Lieus dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto asal 110 juncto Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close